TARIF PELAYANAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN

Dipublikasikan oleh admin pada

LANDASAN HUKUM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berasal dari: Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; Pelayanan Pemeriksaan Tanah; Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya; Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; Pelayanan Pendaftaran Tanah; Pelayanan Informasi Pertanahan; Pelayanan Lisensi; Pelayanan Pendidikan; Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965); Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2012 Tanggal 3 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.02/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ……./PMK.02/2020 Tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional Harga Satuan Biaya Khusus untuk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS KODE PERTANIAN NON PERTANIAN Pengukuran Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A SBKu HSBKpa Rp.40.000,- Rp.10.000,- Rp.80.000,- Rp.20.000,- Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B HSBKpb Rp.67.000,- Rp.67.000,- Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah HSBKpp Rp.10.000,- Rp.20.000,- Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah Secara Massal HSBKpm Rp.10.000,- Rp.20.000,- Catatan: Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015; Tarif Pelayanan belum termasuk BPHTB dan Pph; Satuan luas dalam meter persegi (berdasaran permohonan).   TARIF PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN   TARIF PENGUKURAN DAN PEMETAAN BATAS BIDANG TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp.80 + Rp. 100.000 Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp. 100.000 Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp. 14.000.000 Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 WAKTU :  18 (delapan belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PENGUKURAN DAN PEMETAAN BATAS BIDANG SECARA MASSAL TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = 0.75 x (Luas x Rp.80 + Rp.100.000) Non Pertanian = 0.75 x (Luas x Rp.160 + Rp. 100.000) WAKTU : 12 (dua belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PENGEMBALIAN BATAS TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.80 + Rp.100.000) Non Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.160 + Rp. 100.000) Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000) Non Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000) Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000) Non Pertanian = 1.5 x (Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000) WAKTU : 12 (dua belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH   PEMERIKSAAN TANAH OLEH  PANITIA A TARIF : Tarif Panitia A (Pertanian) = Luas x Rp.20 + Rp.350.000 Tarif Panitia A (Non Pertanian) = Luas x Rp.40 + Rp.350.000 Tarif Panitia A (Pertanian Massal) = 0,2 x (Luas x Rp.20 + Rp.350.000) Tarif Panitia A (Non Pertanian Massal) = 0,2 x (Luas x Rp.40 + Rp.350.000) WAKTU : 10 (sepuluh) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMERIKSAAN TANAH OLEH  PANITIA B TARIF :  Luas x 0,67 + Rp.5.000.000 WAKTU : 30 (tiga puluh) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMERIKSAAN TANAH OLEH  TIM PENELITI TANAH TARIF :  Tarif Tim Peneliti (Pertanian) = Luas x Rp.20 + Rp.350.000 Tarif Tim Peneliti (Non Pertanian) = Luas x Rp.40 + Rp.350.000 Tarif Tim Peneliti (Pertanian Massal) = 0,2 x (Luas x Rp.20 + Rp.350.000) Tarif Tim Peneliti (Non Pertanian Massal) = 0,2 x (Luas x Rp.40 + Rp.350.000) WAKTU : 14 (empat belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMERIKSAAN TANAH OLEH  PETUGAS KONSTATASI TARIF :  Tarif Konstatasi (Pertanian) = 0,5 x (Luas x Rp.20 + Rp.350.000) Tarif Konstatasi (Non Pertanian) = 0,5 x (Luas x Rp.40 + Rp.350.000) WAKTU : 14 (empat belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SECARA SWADAYA   KONSOLIDASI TANAH SECARA SWADAYA TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = (Luas + 500)/0,020 + (2,25 x (Luas x Rp.80 + Rp.100.000)) + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = (Luas + 500)/0,004 + (2,25 x (Luas x Rp.160 + Rp.100.000)) + Tarif Pendaftaran. Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU : 18 (delapan belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.     TARIF PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN   PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA IZIN LOKASI TARIF : Luas x 0,67 + Rp.5.000.000 WAKTU : 14 (empat belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA PENETAPAN LOKASI TARIF : 0,5 x (Luas x 0,67 + Rp.5.000.000) WAKTU : 14 (empat belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM RANGKA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TARIF : Luas x 134 + Rp.350.000 WAKTU : 14 (empat belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI   KONVERSI HAK TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp.80 + Rp.100.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp.100.000 + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 + Tarif Pendaftaran. Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU : 98 (sembilan puluh delapan) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Pasal 16  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK MILIK TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp180 + Rp.100.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp.100.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Tarif Panitia A (Pertanian) = Luas x Rp.20 + Rp.350.000 Tarif Panitia A (Non Pertanian) = Luas x Rp.40 + Rp.350.000 Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU :  98 (sembilan puluh delapan) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat 1, Pasal 7 dan Pasal 16  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMBERIAN HAK MILIK/HAK GUNA BANGUNAN/HAK PAKAI TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp.80 + Rp.100.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp.100.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 + Tarif Panitia A + Tarif Pendaftaran. Tarif Panitia A (Pertanian) = Luas x Rp.20 + Rp.350.000 Tarif Panitia A (Non Pertanian) = Luas x Rp.40 + Rp.350.000 Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU :  38 (tiga puluh delapan) sampai dengan 97 (sembilan puluh tujuh) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat 1, Pasal 7 dan Pasal 16  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMBERIAN HAK GUNA USAHA/HAK PENGELOLAAN TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp.80 + Rp.100.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp.100.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 + Tarif Panitia B + Tarif Pendaftaran. Tarif Panitia B = Luas x 0,67 + Rp.5.000.000 Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU : Hak Guna Usaha Perorangan : 38 (tiga puluh delapan) hari. Hak Guna Usaha Badan Hukum : -38 (tiga puluh delapan) hari: untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha -78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha -93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha -108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha -123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha -138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 9.000 Ha Hak Pengelolaan : 97 (sembilan puluh tujuh) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 Ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 16  Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH   PERALIHAN HAK ATAS TANAH (JUAL BELI/HIBAH/PEWARISAN/LELANG) TARIF :  (0,001 x Nilai Tanah) + Rp. 50.000,- per bidang WAKTU :  5 (lima) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Pasal 61 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Nilai Tanah = Luas tanah x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).   PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN TARIF :  Tarif Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan (Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan/ APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan: sampai dengan Rp. 250 Juta = Rp. 50.000,- di atas Rp.250 juta s/d Rp. 1 Milyar = Rp. 200.000,- di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 10 Milyar = Rp. 2.500.000,- di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 1 Trilyun = Rp. 25.000.000,- di atas Rp. 1 Trilyun = Rp. 50.000.000,- WAKTU :  Hari ke 7 (tujuh) hari kerja. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN/ROYA TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  7 (tujuh) hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PERUBAHAN HAK ATAS TANAH TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  5 (lima) hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PENERBITAN SERTPIKAT PENGGANTI KARENA BLANKO LAMA/ HILANG/ RUSAK TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  19/ 19/ 40 hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   PEMECAHAN/PEMISAHAN/PENGGABUNGAN HAK TARIF : Luas tanah sampai dengan 10 hektar (Kantor Pertanahan) Pertanian = Luas x Rp.80 + Rp.100.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.160 + Rp.100.000 + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 10 hektar s/d 1.000 hektar (Kantor Wilayah BPN Provinsi) Pertanian = Luas x Rp.10 + Rp.14.000.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.20 + Rp. 14.000.000 + Tarif Pendaftaran. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar (Kementerian ATR/BPN RI) Pertanian = Luas x Rp.4 + Rp.134.000.000 + Tarif Pendaftaran. Non Pertanian = Luas x Rp.8 + Rp. 134.000.000 + Tarif Pendaftaran. Tarif Pendaftaran = Rp.50.000 (Perorangan), Rp.100.000 (Badan Hukum). WAKTU :  15 (lima belas) hari. Catatan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Tarif Pendaftaran per bidang Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   TARIF PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN   PENGECEKAN SERTIPIKAT TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  1 (satu) hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  4 (empat) hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.   BLOKIR/SITA/PENGANGKATAN SITA TARIF :   Rp.50.000,- per bidang. WAKTU :  1 / 1/ 3 hari. Catatan: Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Jo. Jo. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.