Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Terhadap Badan Kepegawaian Daerah

Dipublikasikan oleh admin pada

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Terhadap Badan Kepegawaian Daerah Eri Prima 8 years ago Advertisements PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa; kekayaan alam, sosial, budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini. Kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam usaha mencapai tujuan nasional di perlukan adanya PNS sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya. Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini. Oleh karena itu, maka urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir semuanya dilaksanakan melalui pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah berdasarkan kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang, hal ini mengingat volume dan aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di daerah sedemikian kompleksnya serta memerlukan penyelesain yang cepat dan tepat, diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan pembangunan dalam kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat atasnya. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu: menentukan standar, mengukur hasil atas dasar standard mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan[1]. Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang[2]. Oleh karena itu dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengasawan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih di daerah. B.  Rumusan Masalah Memperhatikan uraian tersebut maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat kabupaten terhadap badan kepegawaian daerah?”. C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Penulisan ini di laksanakan dengan tujuan, sebagai berikut: Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum pengawasan dan sistem peradilan administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Untuk mengetahui seberapa tepat inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 2. Manfaat Penulisan Diharapkan penulisan ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah efektifitas kinerja lembaga pengawasan agar bisa menekan tingkat penyimpangan. Manfaat Teoritis Akademis. Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang pengawasan , untuk memperkaya bahan kajian pengawasan. Selain itu memberikan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pengawasan yang perlu dibangun untuk terjadinya sinergi yang baik antara aparat pengawas formal pada lingkup pemerintahan dengan stakeholder yang punya kepedulian. Manfaat Praktis. Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja pengawasan, para pimpinan unit kerja pelaksana dan perencanaan untuk terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan lingkup sub bagian kepegawaian.   PEMBAHASAN A. Pengertian Pengawasan Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya[3] Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, sedemikian eratnya hubungan tersebut sehingga oleh H. Koontz dan CO. Donnell disebutkan bahwa antara perencanaan dan pengawasan ini ibaratnya seperti kedua sisi dari mata uang yang sama. Menurut Sarwoto, definisi tentang pengawasan sebagai berikut :  Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki[4]. Maka dapatlah dikatakan bahwa pengawasan bersifat dinamis yang mengandung unsur mengarahkan atau mengendalikan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat II, yang melaksanakan tugas pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian operasional. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari dua sub seksi yaitu sub seksi perencaanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan tersebut mempunyai hak dan wewenang yang meliputi segala kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuaidengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Macam-Macam Pengawasan: Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni : Pengawasan langsung pengawasan tidak langsung 1)  Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi noleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 2)  Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. 1.  Pengawasan Preventif dan Represif Walaupun prinsip pengwasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengwasan preventif dan pengawasan represif. a. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. b. Pengawasan Represif Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit,  dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. 2.      Pengawasan Intern dan Ekstern a)      Pengawasan Intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan tehadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen. b)      Pengawasan Ekstern Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar orgsanisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan intern. Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasannya yakni: 1. Pengawasan anggaran pendapatan ( budgetry control) 2.Pengawasan biaya ( cost sontrol) 3. Pengawasan barang inventaris (inventory control) 4. Pengawasan Produksi ( production control) 5. Pengawasan jumlah hasil kerja ( quantity control) 6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control) 7. Pengawasan kualitaas hasil kerja (quality control). Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden . tersebut sebagai berikut: a.      Pengawasan melekat Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui : penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalamm pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personil. b.      Pengawasan fungsional Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengwasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan. c.       Pengawasan legislatif Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD. d.      Pengawasan masyarakat Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. B.  TUPOKSI Inspektorat. Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat  Daerah  yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah,  diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal PemerintahDaerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan  program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah: Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi quality assurance. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak. Pasal 537: Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Pasal 538: Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 539: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. BagianKedua SusunanOrganisasi Pasal 540: Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha; Inspektorat Bidang Administrasi Umum; Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. Bagian Ketiga: Sub Bagian Tata Usaha Pasal 541: Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Utama. C.  Badan Kepegawaian Daerah. “Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga non departemen yang mempunyai wenangann dalam mengatur administrasi kepegawaian daerah, dan kewenangannya dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil daerah”.[5] Dalam melaksanakan tugas, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan. Pelaksanaan pengurusan administrasi pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian serta usulan pemberian tanda penghargaan bagi pegawai di wilayah I. Pelaksanaan pengurusan administrasi pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat,  kenaikan gaji, promosi dan mutasi kepegawaian serta usulan pemberian tanda penghargaan bagi pegawai di wilayah II. Pelaksanaan administrasi pemberhentian, pensiun pegawai Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Pelaksanaan pengurusan administrasi jabatan fungsional. 1.      Tugas: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, inventaris dan pemeliharaan barang, pengelolaan administrasi kepegawaian dan menyusun laporan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : Menyusun kegiatan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Petunjuk Pimpinan. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada pemegang Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai bidang tugasnya. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada para pemegang JFU dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis. Memeriksa dan mengoreksi naskah hasil kerja pemegang JFU di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Membuat konsep usul pengangkatan / pemberhentian Bendaharawan Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengadakan evaluasi dan menilai pelaksanaan tugas JFU di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk bahan menetapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Mengatur penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat / naskah-naskah dinas. Merencanakan kebutuhan perlengkapan kantor, alat tulis kantor (ATK) dan menyusun Rencana Tahunan Barang Unit ( RTBU ). Mengatur dan mengurus rumah tangga kehumasan dan protokol serta perjalanan dinas. Mengatur dan memelihara ketertiban / kebersihan seluruh ruangan dan tata tertib serta keamanan kantor. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ), usul kenaikan pangkat, usul mutasi dan diklat sesuai kebutuhan di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Mengonsep usul cuti dan kenaikan gaji berkala CPNS / PNS di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung ataupimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 2.      Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : Bagian Umum Kepegawaian Bagian Mutasi I Bagian Mutasi II Bagian Pemberhentian dan Pensiun Bagian Administrasi Jabatan fungsional Kelompok Jabatan fungsional 3.      Tujuan Pengawasan Mengemukakan tujuan utama pengawasan adalah sebagai berikut:”mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataaan untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut. Maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah di keluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuaan tersebut dapat di ambil tindakan utnuk memperbaikinya pada waktu itu maupun yaang akan datang”[6]. Berbeda dengan pendapat di atas tujuan pengawasan.”untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintah,peleksanaan pembangunan dan pembina kemasyarakatan secara berdaya guna dan tepat guna serta menurut kebijaksanaan, rancana dan aturan yang berlaku”[7]. Pendapat selanjutnya tentang tujuan pengawasan “Untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang”[8]. 4.       Metode Pengawasan “Metode pengawasan merupakan cara yang di lakukan dalam melaksanaakan pemantauan agar mampu mengungkapkan segala sesuatu yang ingin di ketahui dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menjadi tanggung jawab seseorang atau satuan unit tertentu”[9]. Metode pengawasan: a. Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi noleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. b. Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot. 5.      Tahapan Dalam Proses Pengawasan Dalam melakukan pengawasan, tahap-tahap yang penting adalah: Mempersiapkan standar dalam menyusun strategi. Mengadakan pengecekan dan pelaporan dari setiap usaha. Pengukuran pelaksanaan kegiatan Melaksanakan perbadingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Mengadakan koreksi pada pelaksanaan[10]. 6.      Prinsip Pengawasan Prinsip-prinsip pengawasan yaitu: 1)      Preventif, pengawasan yang pada akhirnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, maka yang terbaik adalah mencegah sebelum kesalahan terjadi. 2)      Efisiensi, pengawasan harus di laksanakan secara efisien, bukan justru menghilangkan efisien kegiatan-kegiatan yang di lakukan. 3)      Objektivitas dan menghasilkan fakta, bahwa pengawasan di laksanakan harus bersifat objektif  dan berdasarkan pada fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. 4)      Memperhaatikan keputusan pimpinan, pengawasan bertitik tolak pada keputusan pimpinan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi 5)      Pengawasan bukan tujuan, pengawasan sebaiknya tidak di jadikan tujuan tetapi merupakan sarana utnuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 7.      Tehnik Pengawasan Teknik pengawasan yaitu merupakan cara yang di tempuh oleh tim pengawas untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Biasanya teknik  yang di gunakan dalam pengawasan dan pemriksaan adalah sama. Teknik pengawasan dibutuhkan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa untuk membuktikan adanya indikasi penyimpanan tidaklah selalu mudah dilakukan, dan terkadang dibutuhkan teknik yang berbeda untuk indikasi temuan yang berbeda. Tidaklah mudah pula bagi auditor untuk memahami bukti auditor yang ada, terkadang dibutuhkan analisa dan teknik tertentu untuk memastikan bahwa dari bukti tersebut terdapat indikasi temuan. Bukti-bukti tersebut terkadang sulit untuk diperoleh dan perlukan berbagai cara dan teknik tertentu untuk memperoleh dan memahami bukti tersebut. Dan yang terpenting adalah untuk setiap temuan yang tertulis oleh auditor mutlak diperlukan adanya bukti-bukti yang memadai. Ada banyak teknik pengawasan, di antaranya yang umum digunakan, antara lain: a.      Inspeksi dilakukan ddengan cara pengamaatan langsung terhadap proses yang diperiksa, untuk mengetahui secara langsung proses yang di periksa, untuk pembuktikan atas segala sesuatu keadaan atau sesuatu masalah pada kurun waktu tertentu. Inspeksi di lakukan minimal oleh dua orang pemeriksa dan di sertai oleh wakil dari pihak yang di periksa sehingga diperoleh hasil pengamatan dan analisa yang lebih objektif dan tidak sepihak. b.      Observasi juga dilakukan dengan penmgamatan secara langsung hanya saja observasi dilakukan secara kontinyu dalam kurun waktu tertentu dan terkadang dilakukan dengan melihat dari jarak jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang diamati. c.       Tanya jawab, teknik ini, cara yang dilakukan dapat berbentuk lisan (wawancara)  maupun tertulis. Dalam teknik tanya jawab ini, sebaiknya auditor menetukan terlebih dahulu pihak yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan dan disepakati waktu wawancara terlebih dahulu sehingga tidak menganggu pekerjaan dari pihak yang diperiksa terutama apabila wawancara membutuhkan waktu yang lama. Apabila auditor ekan merekam hasil tanya jawab sebaiknya auditor terlebih dahulu bahwa proses tanya jawab ini akan direkam oleh auditor. d.      Konfirmasi dilakukan kepada pihak eksternal, diluar dari pihak yang diperiksa dengan tujuan untuk melakukan cros check atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pihak yang periksa. Komfirmasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Konfirmasi secara lisan dilakukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan konfirmasi secara tertulis di bagi menjadi dua yaitu konfirmasi positf dan konfirmasi negatif. e.       Teknik analisa dilakukan atas konfirmasi ataupun data yang diterima. Informasi atau data tersebut harus dianalisa terlebih dahulu bartu dapat disimpulkan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak berdasarkan data atau informasi tersebut. f.       Teknik perbandingan. Adakah dengan membandingkan antara satu kejadian keadaan dengan keadaan lainnya: Dengan membandingkan keadaan yang seharusnya dengan senyatanya. Keadaan yang sekarang dengan tahun yang sebalumnya Keadaan di suatu daerah/instansi dengan daerah/instansi yang diperiksa. Teknik pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas bukti-bukti tertulis. Terdapat beberapa teknik pemeriksaan atas bukti-bukti tertulis antara lain: Vouching, merupakan teknik pengujian atas keabsahan ddan kelengkapan bukti transaksi, misalnya pengujian atas keabsahan dan kelengkapan kwintasi transaksi suatu kegiatan transaksi yang diperiksa. Verifikasi, merupakan teknik pengujian atas ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensinya tujuan voucing dan verifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa: ü  Bukti telah disetujui oleh pejabat yang berwewenang ü  Bukti sesuai dengan tujuannya ü  Jumlah yang tertera dalam bukti tersebut benar. ü  Pencatatan telah dilakukan secara benar ü  Pemilikan dan eksistensinya sah. Teknik rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara dua kelompok data yang berhubungan dan dibuat oleh pihak yang berbeda untuk memdapatkan data yang benar. Contohnya adalah rekonsiiasi antara saldo rekening bank dengan saldo buku yang disusun oleh bendaharawan. Teknik penelusuran ulang (trasir). Penelusuran ini biasanya dilakukan mengikuti tahapan proses laporan namun dilakukan secara mundur misalnya: berdasarkan laporan keuangan daerah ditelusuri secara mundur mulai dari laoporan, proses penatausahaan, proses pelaksanaan, proses penganggaran sampai dengan proses perencaaan dilengkapi dengan pemeriksaan atas bukti yang terkait pada setiap proses tersebut. Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan padda tahapan mana menjadi penyebab utama atas terjadinya suatu penyimpangan. Teknik perhitungan ulang dilakukan untuk lebih menyakinkan atas kebenaran dari kalkulasi yang dibuat oleh pihak yang diperiksa. Tidak jarang, dalam melakukan kalkulasi terjadi lebih atau kurang kalkulasi dalam jumlah yang signifikan. Scanning yang merupakan kajian secara umum cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Teknik scanning ini biasanya dilakukan oleh auditor yang telah berpengalaman yang telah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas objek yang diperiksa[11]. 8.      Ruang Lingkup Pengawasan. Ruang lingkup pengawasan: 1)      Kegiatan BUMN dan BUMD 2)      Pelaksanaan rencana pembangunan 3)      Kegiatan umum pemerintahan 4)      Penyelenggaran penguasaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. 5)      Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh aparatur[12]. 9.      Sasaran Pengawasan Enam sasaran utama dalam pengawasan yaitu:  Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggaranya sesuai dengan jiwa daan semangat kebijkasanaan dan stratengi yang dimaksud. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan oprasional benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepentingan organisasi bukan pada kepentingan individu. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut. Untuk lebih menjamin bawah standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak[13]. D.    Mekanisme Pelaksanaan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Dalam melaksanakan tugas inspektorat, para kepala bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lnspektorat, bertanggung-jawab memimpin, mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selanjutnya setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap hasil laporan pemeriksaan serta temuan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah sebagai bahan dan dasar yang selanjutnya apabila hasil pemeriksaan terindiksasi sebuah kasus maka dilakukan pengusutan kasus lebih lanjut yang langsung di ambil alih oleh pimpinan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan regu pemeriksa dibantu oleh pimpinan organisasi bawahannya masing-masing dengan mengadakan pemeriksaan berkala. Melalui mekanisme kerja yang demikian, maka akan memperkecil kemungkinan bagi bawahan untuk melakukan penyelewengan dari bidang tugas yang diberikan kepadanya. Sebab sistem pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan bertingkat dan berantai. Berdasarkan Tata Kerja Inspektorat, bagian dan sub bagian di inspektorat Daerah Kabupaten, maka nampaklah bagi kita bahwa inspektorat merupakan salah satu lembaga pengawasan fungsional yang dimana sebuah bentuk pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi agar terjadi sebuah keseimbangan dalam jalannya pemerintahan kabupaten Kota. E.     Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat  Kabupaten Inspektorat Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, dan lembaga tehnis daerah (kecamatan dan kelurahan). Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan , arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi : I.            Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; II.            Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; III.            Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; IV.            Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan   PENUTUP A.    Kesimpulan I.            Pelaksanaan proses pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten pada Instansi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten, berjalan dengan 3 tahap yakni: Survey yang dilakukan oleh tim pemeriksa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada POP regular Kabupaten / Kota. pada saat pembuatan PKP selalu terjadi keterlambatan pembuatan PKP karena biasanya terjadi kesulitan pada penyatuan waktu antara tim pemeriksa, dengan yang diperiksa. Tim pemeriksa melakukan pembuatan KKP dengan lancar dan baik, dan sesuai dengan POP Reguler tahun 2005. Langkah terakhir dari proses pemeriksaan yaitu Ketua tim pemeriksa wajib melakukan penyusunan LHP laporan hasil pemeriksaan. LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud dalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative dilengkapi dengan rekomendasi. II.            Faktor yang mempengaruhi inspektorat kabupaten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yakni : Sistem dan prosedur; Sarana dan prasarana; Sumber daya manusia; dan anggaran. B.     Saran Kepada dinas Inspektorat Kabupaten /Kota agar mempertahankan kinerja yang dimiliki dan lebih meningkatkan kualitas terkhusus pada bagian sarana dan prasarana agar peleksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Inspektorat lebih meningkat lagi. Kepada Pemerintah Kabupaten agar lebih memperhatikan keaadaan dinas-dinas yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten supaya fungsi dan tugas yang dijalankan setiap dinas berjalan dengan optimal. DAFTAR PUSTAKA Abdul Rahman, Arifin. 1977. Kerangka Pokok-pokok Menejemen Umum. Balai Pustaka: Jakarta. Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung: Jakarta. Handoko, T. Hani. 1984. Manajemen Edisi kedua. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada: Yogyakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengewasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. M. Sitomorang, Victor dan Jusuf Juhir. 1993. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Rineka Cipta: Jakarta. Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota. Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.