POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Dipublikasikan oleh admin pada

lbhwajihas.com

polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit, sebagai berikut:   Sebelum membahas mengenai penggunaan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit, kami terlebih dahulu akan membahas mengenai pemberian kredit oleh bank.   Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dilakukan berdasarkan keyakinan dan analisis terhadap itikad, kemampuan, dan kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya di kemudian hari. Terkait dengan pemberian kredit oleh bank diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), yang menyatakan:   “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”   Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan juga diuraikan bahwa bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur sebelum memberikan kredit kepada debitur.   Mengenai jaminan, adapun jenis jaminan dibagi menjadi dua, yakni:   1.    Jaminan kebendaan, terdiri dari: ·         Gadai (Pasal 1150 – Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – “KUHPerdata”); ·         Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – “UU 42/1999”); ·         Hak tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah); ·         Hipotik (Pasal 1162 – Pasal 1232 KUHPerdata); dan ·         Resi gudang (Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011).   2.    Jaminan perorangan Jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPerdata. Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa:   “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”   Tujuan dari bank selaku kreditur memegang suatu jaminan dari nasabah atau debiturnya adalah untuk memperoleh hak untuk didahulukan atas jaminan tersebut apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang. Hak untuk didahulukan tersebut diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdata yang menyatakan:   “hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”   Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu bentuk jaminan adalah gadai. Pada pokoknya berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah pengalihan penguasaan suatu barang bergerak dari si berutang kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan atas utang secara didahulukan daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya.   Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdata, objek gadai adalah barang bergerak yang terdiri dari: 1.    Barang berwujud; dan 2.    Barang tidak berwujud, yang terdiri dari: a.    piutang atas bawa; dan b.    piutang atas tunjuk.   Selain daripada itu, berdasarkan UU 42/1999, terdapat bentuk jaminan benda bergerak dalam bentuk jaminan fidusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 42/1999 yang berbunyi,   “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud …. dst”   Guna memberikan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan Saudara mengenai polis asuransi yang digunakan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit oleh bank, maka kami perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari asuransi.   Pengertian asuransi diatur berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”), yang menyatakan:   “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”   Hal serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU 2/1992”):   “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”   Sebagaimana dijelaskan diatas, asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak Penanggung dan Tertanggung. Adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa:   “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”   Salah satu jenis usaha perasuransian adalah asuransi jiwa (Pasal 3 huruf a UU 2/1992). Dalam asuransi jiwa, Tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada Penanggung, dan Penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah penggantian kepada Tertanggung pada saat terjadinya resiko. Adapun resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dariTertanggung.   Dengan demikian, dalam asuransi jiwa apabilaTertanggung meninggal dunia, maka Tertanggung/ahli warisnya memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai Penanggung.   Sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila resiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka prinsipnya Tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek gadai maupun fidusia yang dikategorikan sebagai piutang atas bawa sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdata. Karena pada prinsipnya, piutang atas bawa adalah surat piutang yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang memegang atau membawa surat itu. Piutang atas bawa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang/benda bergerak sebagaimana dalam Pasal 511 sub 3 KUHPerdata, yang berbunyi,   “Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah : 1.    hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 2.    hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus menerus, maupun bunga cagak hidup; 3.    perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; 4.    …”   Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia.   Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan sifat asuransi, manfaat asuransi jiwa hanya dapat dirasakan olehTertanggung/ahli warisnya pada saat terjadinya resiko. Oleh karena itu, manfaat polis asuransi jiwa yang dijaminkan di bank tersebut akan berlaku pada saat resiko terjadi, yaitu pada saat meninggalnya Tertanggung.   Dalam kaitannya dengan pertanyaan saudara, maka berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut: 1.    Bahwa polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. 2.    Adapun manfaat dari polis asuransi jiwa sebagai jaminan tersebut hanya dapat diperoleh oleh kreditur pada saat terjadinya resiko pada Tertanggung, yakni pada saat meninggalnya Tertanggung.   Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat.   Dasar Hukum: 1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2.    Kitab Undang-undang Hukum Dagang; 3.    Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 4.    Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 5.    Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 6.    Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.