PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Dipublikasikan oleh admin pada

Plbh-Pkms Dpc Lampung Utara

BAB III TUGAS LPKSM Pasal 3 Tugas LPKSM meliputi kegiatan : menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati‑hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Pasal 4 Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang‑undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Pasal 5 Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 6 Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen. Pasal 7 Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Pasal 8 Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun. Disamping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti: Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undangundang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI. Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Kategori: Peraturan

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.