Peran Profesi konsultan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal

Dipublikasikan oleh admin pada

Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM). Sedangkan menurut Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-16/BL/2011 Tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (Peraturan Bapepam), Konsultan Hukum Pasar Modal adalah konsultan hukum yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Konsultan Hukum bagi sektor keuangan ini sangatlah penting, karena perannya dalam memberikan dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban serta kepastian hukum. 1. Peran Kosultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor Peran konsultan hukum dalam UUPM dikategorikan sebagai profesi penunjang pasar modal, sejajar dengan profesi akuntan, penilai dan notaris. Istilah ”profesi penunjang” disini bukan berarti perannya tidak terlalu penting atau bukan merupakan bagian dari sistem pasar modal. Justru sebaiknya, peran profesi ini sangatlah penting, terutama dalam kegiatan penawaran umum efek di pasar perdana ataupun kegiatan penggabungan dan peleburan yang dilakukan emiten atau perusahaan publik. Jika dicermati, ada 5 (lima) peran utama yang dijalankan oleh konsultan hukum, yaitu : Melakukan pembenahan dan persiapan terhadap dokumen-dokumen hukum dari perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public), penggabungan serta peleburan usaha di lingkungan pasar modal. Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan menyimpulkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Laporan Pendapat Hukum. Memberikan konsultasi hukum (legal advice) kepada klien berkaitan dengan masalah hukum pasar modal. Membantu lembaga atau profesi lain di pasar modal dalam menangani masalah-masalah hukum seperti notaris, akuntan, manager investasi, penjamin emisi, misalkan dalam negosiasi kontrak dengan pihak lain. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, termasuk Bapepam dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum pasar modal dan membantu penyusunan peraturan hukum pasar modal. 2. Syarat Menjadi Konsultan Hukum Namun perlu diketahui, untuk menjadi seorang konsultan hukum pasar modal tidak semua Sarjana Hukum dapat menjalani profesi tersebut. Untuk melakukan praktek konsultan hukum tersebut, mereka diwajibkan untuk terdaftar terlebih dahulu di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Tanda Terdaftar oleh Bapepam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi konsultan hukum pasar modal, antara lain : a. Warga Negara Indonesia; b. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”). HKHPM adalah organisasi profesi konsultan hukum yang menjalankan praktek spesialisasi di bidang Pasar Modal; c. Memiliki gelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1); d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; e. Memiliki akhlak dan moral yang baik; f. Berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum; dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang pengendalian atau supervisi yaitu konsultan hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum Pasar Modal, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum Pasar Modal yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; g. Memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, apabila konsultan hukum tidak berkedudukan sebagai rekan; dan h. Memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dapat dipenuhi melalui Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dengan materi yang disusun oleh HKHPM. Pendidikan Profesi yang dimaksud dalam huruf h adalah suatu pendidikan dengan muatan materi hukum Pasar Modal dan hukum tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh HKHPM, pihak lain yang bekerja sama dengan HKHPM, atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Peraturan Bapepam ini. Pihak yang ingin menjadi konsultan hukum pasar modal mengajukan permohonan pendaftaran konsultan hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal kepada Bapepam dan LK – yang sejak berlakunya UU No 21 Tahun 2011, melebur ke dalam Otoritas Jasa Keuangan- dalam rangkap 2 (dua). Permohonan pendaftaran, disertai dokumen sebagai berikut: 1. Dokumen yang menyangkut konsultan hukum: Fotocopy kartu keanggotaan dalam HKHPM; Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; Pas photo terbaru dengan ukuran 4×6 berwarna sejumlah satu lembar; Fotocopy ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1), yang telah dilegalisasi; Fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi yang telah dilegalisasi; Surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; Surat pernyataan dengan materai cukup yang menyatakan bahwa konsultan hukum bersedia diperiksa oleh HKHPM atas pemenuhan standar profesi dan kode etik profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang disusun oleh HKHPM; dan Surat pernyataan dari rekan atau pimpinan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa konsultan hukum dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, apabila konsultan hukum yang bersangkutan tidak berkedudukan sebagai rekan. 2. Dokumen yang menyangkut Kantor Konsultan Hukum: Fotocopy akta pendirian Kantor Konsultan Hukum beserta perubahannya; Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Konsultan Hukum; Surat perjanjian kerja sama Kantor Konsultan Hukum dimana konsultan hukum menjadi rekan dengan Kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki Konsultan Hukum Pasar Modal tentang pengalihan tanggung jawab apabila konsultan hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki satu orang rekan Konsultan Hukum Pasar Modal; Bagan organisasi Kantor Konsultan Hukum yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana; Surat keterangan domisili Kantor Konsultan Hukum dari instansi yang berwenang; Dokumen sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan Surat pernyataan dengan materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan Kantor Konsultan Hukum yang menyatakan bahwa Kantor Konsultan Hukum akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan lain yang berlaku. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi konsultan hukum memiliki peran yang penting dalam sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal. Yang mana profesi konsultan hukum ini diperlukan untuk memberikan keterangan informasi berupa laporan pemeriksaan hukum (Legal Audit) dan laporan pendapat hukum (Legal Opinion) yang digunakan oleh investor dalam menentukan keputusannya di pasar modal. Sumber : hukumonline.com Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Waji Has,Lamongan – Jawa Timur

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.