Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dipublikasikan oleh admin pada

Sebagai konsumen tentunya kita ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Namun seringkali perbuatan pelaku usaha malah merugikan konsumen. Penjualan makanan basi, cacat tersembunyi pada barang yang baru dibeli, pemberian informasi yang tidak benar ataupun tindakan pelayanan yang kurang memuaskan kerap kali dirasakan konsumen walaupun sudah membayar cukup mahal untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.  Padahal konsumen mimiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar tentang kondisi barang dan jasa, hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum paham tentang hak serta perlindungan hukum bagi mereka. Sehingga ketika dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tidak tahu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya. Agar lebih memahami proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, simak penjelasan dibawah ini.   Tempat Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen  Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.    Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa di BPSK?  Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu:  Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.  Sebelum dimulai konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut. Prosedur Konsiliasi  Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  Apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli;  Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya; Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan; Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.   Prosedur Mediasi Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;  Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan;  Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen;  Majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha; Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Prosedur Arbitrase Para pihak memilih arbitor untuk menjadi Ketua dan Anggota Majelis;  Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa;  Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis BPSK; Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.  Putusan arbitrase Majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif.  Jika para pihak menolak putusan BPSK, langkah apa yang dapat dilakukan?  Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka:  Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;  Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan, paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan; Pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut.    Apa Konsekuensi Bagi Para Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan?  Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu mengajukan keberatan.  Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.  Demikian penjelasan mengenai sengketa perlindungan konsumen. Semoga informasi ini memberikan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.  Ingin lebih jauh berkonsultasi mengenai perlindungan konsumen? silahkan menghubungi kami:

Lbh Waji Has & Lbh Pkms

Email: lbhwajihas@gmail.com & Email : pkmslbh@gmail.com


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.