PENJELASAN HUKUM TENTANG CESSIE

Dipublikasikan oleh admin pada

Selamat hari ini. Kali ini Penulis akan membagi catatan mengenai cessie, yang disadur dari buku Rachmad Setiawan dan J. Satrio berjudul Penjelasan Hukum Tentan Cessie dan dari Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Yuk kita simak. I. CESSIE MENURUT LITERATUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Latar Belakang Cessie Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods), yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, di mana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Dalam sistem cessie, dikenal pihak-pihak yang disebut sebagai cedent dan cessionaries. Cedent adalah kreditur yang mengalihkan hak dan tagihannya (kreditur lama) sedangkan cessionaris adalah orang yang menerima pengalihan tagihan (kreditur baru). Cessie merupakan suatu bentuk pengalihan piutang, bukan pengalihan utang karena konsekuensi dari cessie adalah penggantian kreditur, sedangkan pengalihan utang yang terjadi adalah pengalihan debitur. Penggantian debitur tidak masuk dalam cessie tapi termasuk dalam bentuk novasi, yakni novasi subjektif pasif atau yang disebut juga dengan subrogasi (delegasi). Cessie mulai banyak digunakan pada akhir abad ke- 19, karena munculnya kebutuhan akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia, tetapi dalam praktik saat ini, tidak banyak lagi yang menggunakannya di Indonesia. Sedikitnya buku atau bacaan yang membahas tentang cessie, dan ketidaktahuan orang tentang sistem ini, semakin membuat cessie jarang digunakan. B. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Cessie 1. Pengertian Cessie Menurut KUH Perdata KUHPerdata tidak mengenal istilah cessie, tetapi di dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. Adapun yang dimaksud dengan benda-benda tak bertubuh lainnya dapat disimpulkan pasti bukan tagihan, karena semua penyerahan tagihan sudah mendapat pengaturannya dalam Pasal 613 KUHPerdata. Oleh karena itu, yang disebut cessie tak meliputi “benda tak bertubuh lainnya” karena bukan merupakan tagihan atas nama. Cessie juga dapat sebagai sarana untuk memperoleh hak milik. Hal ini diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata terletak pada bagian kedua bab ketiga buku II KUHPerdata yang mengatur tentang cara memperoleh hak milik, hal ini dikaitkan dengan ketentuan umum tentang cara memperoleh hak milik dalam Pasal 584 KUHPerdata salah satunya melalui penyerahan. Agar peralihan hak milik melalui penyerahan sah, maka harus dipenuhi syarat (Pasal 584 KUHPerdata) antara lain harus didasarkan atas suatu peristiwa perdata dan pihak yang menyerahkan harus mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum pemilikan atas benda yang diserahkan atas tagihan atas nama yang bersangkutan. Pada umumnya, yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan pemilikan adalah pemilik, perkecualiannya: orang yang berada dalam keadaan pailit atau orang yang hartanya disita, sekalipun tetap pemilik tapi tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemilikan hartanya yang berada dalam kepailitan atau tersita. Dari Pasal 584 KUHPerdata tersebut bisa disimpulkan bahwa suatu penyerahan baru dapat dikatakan mengalihkan benda kepada pihak lain jika penyerahan itu didasarkan atas suatu hubungan obligatoir dan diserahkan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan benda itu. Apabila syarat kewenangan beschikking tidak dipenuhi, maka penyerahan itu tidak sah, dan karenanya benda yang diserahkan tidak beralih kepada yang menerima penyerahan. Dalam kenyataannya, benda yang telah diserahkan masih tetap menjadi milik pihak yang menyerahkan, dan pihak yang menyerahkan berhak untuk menuntut penyerahan kembali benda yang telah diserahkan, baik atas dasarr pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUHPerdata) maupun atas dasar hak revindikasi (Pasal 574 KUHPerdata). 2. Pengertian cessie menurut Black Law Dalam Black Law Dictionary, cessie atau istilah bahasa Inggris yang digunakan adalah cession memiliki tiga arti, yaitu: the act of relinquishing property rights, the relinquishing of transfer of land from one state to another, esp. when a state defeated in war gives up the land as part of the price of piece, dan the land so relinquished or transferred. Dengan demikian, cessie dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan. Seorang yang melakukan penyerahan tanah tersebut dalam istilah bahasa Inggris disebut cesser, yang didefinisikan dalam sejarahnya sebagai, a tenant whose failure to pay rent or perform prescibed services gives the landowner the right to recover possesion of the land. Definisi kedua yang menjelaskan tentang cesser ini adalah a termination of a rights or interest. Istilah cesser ini juga dikenal dengan istilah cessor atau cessure. 3. Pengertian Cessie Menurut Dictionary of Law (4th Edition) Cessie adalah penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. 4. Pengertian Cessie Menurut Dictionary of Law (4th Edition) Cessie adalah pelepasan, pengalihan suatu utang atau tagihan; penggantian seorang kreditur oleh kreditur lainnya, kebalikan dari Delegatie. Cessie tidak dianggap sebagai suatu bentuk pembaharuan utang. Orang yang mengalihkan disebut cedent, yang menerima disebut cessionaries. Debitur dari tagihan disebut debitur/cessus. Cessie dari tagihan atas unjuk terjadi dengan penyerahan suratnya dengan tagihan atas nama dengan akta cessie dan dari tagihan atas pemberitahuan order dengan endosemen. 5. Pengertian Cessie Menurut Land Computerization Adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk piutang atas nama. Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur-kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lain. Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut. 6. St. Malikul Adil Tuntutan piutang atas nama merupakan hak dari orang yang (namanya) disebutkan dalam surat utang sebagai yang berpiutang. (Hak) Milik ini dapat dipindahkan ke tangan orang lain. Pemindahan ini dinamakan cessie; yang memindahkan dinamakan cedent; dan orang yang menerima pemindahan itu disebut cessionaris. Dengan demikian, dalam kenyataannya hak milik tidak berpindah. Cessie berlaku hanya terhadap tangan ketiga, yakni orang yang berutang, sesudah hal itu diberitahukan kepadanya, atau telah diakui adanya. 7. Prof. Subekti Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan; jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat; jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang 8. Prof. Mariam Daruz Badrulzaman Cessie adalah suatu perjanjian di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. Cessie merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu “titel” yang merupakan perjanjian obligatoir. Ada hal menarik, sementara dalam Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata mewajibkan adanya pemberitahuan pada debitur/cessus, tetapi Prof. Mariam Daruz menyebutkan tidak perlu pemberitahuan pada debitur/cessus. 9. Menurut Beberapa Doktrin dan Yurisprudensi Cessie adalah penyerahan tagihan atas nama. Yang dimaksud tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas unjuk dan tagihan bukan kepada order. Dalam tagihan atas nama krediturnya tertentu, serta debitur mengetahui betul siapa krediturnya. Salah satu ciri khas tagihan atas nama adalah, bahwa tagihan atas nama tidak ada wujudnya. Jikalau pun dibuat surat utang, surat itu hanya berlaku sebagai alat bukti, karena surat bukan ciri esensiil tagihan atas nama. Apabila tagihan atas nama itu dituangkan dalam bentuk surat utang, maka harus ada penyerahan secara fisik surat utang tersebut. Belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat ybs. Cara penyerahan tagihan atas nama diatur dalam Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yang harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan tagihan atas nama dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. C. Pembahasan tentang Konsep Cessie Cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seorang berpiutang baru. Misalnya A berpiutang kepada B, tetapi A menyerahkan piutang kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. 1. Pokok-Pokok Cessie a. Cessie dalam praktik perbankan digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai “agunan tambahan”, di mana cessie piutang atas nama dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijke pandrecht), posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutum possessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak ada constitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. Cessie sebagai penyerahan tagihan atas nama mempunyai Droit de suite tanpa pemberitahuan. Dalam arti hak milik atas tagihan yang di-cedent sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus. Hal ini dikarenakan, dalam praktik pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan di samping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus, sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitur. Pemberitahuan kepada si berutang dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan cessinonaris. b. Penggunaan cessie sebagai jaminan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Jaminan, sebagaimana ternyata bahwa cessie piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama tersebut telah meiliki nilai atau harga tertentu, maka penerima cessie dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal 1154 BW), dan karenanya kreditur tidak harus melakukan penjualan atas piutang atas nama itu secara di muka umum atau lelang, di pasar atau bursa dan cara lain yang lazim dilakukan (sebagaimana dimaksud Pasal 1155 BW), melainkan cessionaris dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari cessus. 2. Syarat Cessie Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan cessie adalah pemberitahuan cessie tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terutang disini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan. 3. Teori Tentang Cessie Teori Kausal. Menurut teori kausal hubungan antara titel dengan penyerahan adalah hubungan sebab akibat, di mana penyerahan baru sah, kalau didasarkan atas titel yang sah (hofs den bosch 19-06-1928, nj. 1929, 176; hgh batavia 5 Apeil 1934, t. 139 : 620; hgh batavia 12 Desember 1935, t. 144 : 392; hr 09-02-1939, nj. 1939, 865). Sebagai akibatnya apabila titelnya batal, maka penyerahan yang didasarkan atasnya juga tidak sah. Dengan adanya syarat titel yang sah, maka bila titelnya batal, hak atas tagihan yang diserahkan tidak beralih kepada cessionaris, dengan demikian hak milik atas tagihan yang bersangkutan masih ada pada cedent. Teori Abstrak. Menurut teori ini titel dan penyerahan merupakan dua peristiwa hukum yang berdiri sendiri-sendiri, sekalipun hubungannya erat satu sama lain. Titel hanya untuk menetapkan adanya kehendak untuk menyerahkan, adanya titel merupakan syarat, tetapi tidak menambahkan syarat “sah” (hof arnhem 23 Oktober 1928, nj. 1929, 542). Apabila ada titel yang putatif di dalam tindakan penyerahan, maka dianggap sudah cukup, karena sudah tersimpul adanya kehendak untuk menyerahkan sehingga sekalipun titelnya batasl, asalkan penyerahnnya sah, maka hak milik tetap berpindah dari cedent kepada cessionaris (hgh batavia 9 September 1926, t. 125 : 272 ; hof arnhem 23 Oktober 1928, nj. 1929, 542). Teori abstrak tidak dilaksanakan secara konsekuen dan ada perkecualian-perkecualiannya, dalam hal ada cacat dalam kehendak, penyerahan juga tidak menjadikan penerima penyerahan sebagai pemilik benda yang diserahkan. Penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karenan itu, cessie harus tertulis. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya (hgh batavia 26 – 04 1928, t. 128:161). Cessionaris bisa menyatakan menerima cessie dalam suatu akta/surat tersendiri dan secara tertulis. Perlindungan diberikan oleh Pasal 613 ayat 2, dengan menetapkan, bahwa cessie baru menghalang-halangi cessus untuk membayar secara sah kepada cedent, kalau peristiwa cessie itu telah diberitahukan kepada cessus atau cessie itu secara tertulis telah disetujui atau diakui. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. 4. Cessie dalam Konteks Jaminan Utang Dalam Konteks perjanjian utang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya utang/pinjaman si berutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual piutang (outright) tanpa adanya syarat batal. Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinkan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tetntu usahanya tidak dapat berjalan. untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu, stok barang tersebut tetap berada pada si berutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah “hak atas barang dagangan”, sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang “dari waktu ke waktu” merupakan milik si berutang. Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berutang wajib senantiasa menunjukan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah ‘hak atas stok barang’ tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.