PENGERTIAN,ASAS DAN TUJUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Dipublikasikan oleh admin pada

Pengertian Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberkan layanan Bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kelompok orang miskin merupakan kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha ,dan/atau perumahan. Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, yang dimaksud dengan masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara bagi litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum; keterbukaan; efisiensi; efektivitas; dan akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, daik, dan tertib. Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakukan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Yang dimaksud dengan ”asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dasar hukum pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adanya UU No. 16 Tahun 2011 tersebut menjadi dasar untuk dapat dilaksanakannya suatu hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Adapun Tujuan Penyelenggaraan bantuan Hukum bertujuan untuk : a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas Bantuan Hukum ditujukan bukan hanya untuk orang yang mampu dalam segi financial namun juga terhadap orang miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 maka diharapkan akses keadilan dan kesamaan hak dihadapan hukum dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.