PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (4)

Dipublikasikan oleh admin pada

Catatan saya kali ini merupakan bagian keempat atau terakhir dari “Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial”, yang sebelumnya telah saya beri catatan mengenai ketentuan-ketentuan seputar penganggaran bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, yang lanjutannya sebagai berikut. Setelah permohonan/usulan/proposal tertulis dari pemohon baik dari anggota (individu, keluarga, dan/atau masyarakat) ataupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) yang ditujukan kepada kepala daerah, maka selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi dan/atau penunjukan melalui keputusan kepala daerah) untuk dilakukan evaluasi. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait tentunya membentuk tim evaluasi. Hasil evaluasi tim tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke TAPD. Bisa dan tidaknya usulan dari pemohon sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim melalui rekomendasinya. Tim evaluasi tentunya akan mengevaluasi syarat pemberian bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Kedua, rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian bantuan sosial, dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan TAPD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS baik anggaran bantuan sosial berupa uang, atau barang. Olehnya penganggaran bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nanti diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Ketiga, setelah anggaran bantuan sosial dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Selanjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam RAPBD. Keempat, selanjutnya dipahami bahwa bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD), seterusnya obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial meliputi: a. individu dan/atau keluarga; b. masyarakat; dan c. lembaga non pemerintahan. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Kelima, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Demikian proses penganggaran bantuan sosial, mulai dari penyampaian permohonan usulan pemohon, evaluasi dan rekomendasi SKPD terkait, pertimbangan TAPD, pencantuman dalam KUA dan PPAS serta pencantuman dalam RKA-PPKD dan RKA-SKPD, sampai dengan penganggaran ke dalam kelompok belanja dan pencantuman dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya untuk catatan berikutnya akan dibahas mengenai “Pelaksanaan dan Penatausahan Hibah dan Bantuan Sosial”.

Kategori: Peraturan

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.