Pengambilan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana

Dipublikasikan oleh admin pada

Pembaca mungkin pernah mendengar istilah barang sitaan? barang sitaan merupakan barang yang disita polisi dari tangan pelaku tindak pidana yang tertangkap polisi. Barang tersebut disita sementara untuk menjadi dasar pembuktian. Tips Hukum kali ini akan membahas tentang pengambilan barang sitaan hasil tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan. Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun prosedur pengembalian barang sitaan berdasarkan Pasal 46 Ayat (1),(2) KUHAP yang menyebutkan bahwa: 1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:  a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.  b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.  c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 2. Apabila perkara sudah di putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Semoga Tips Hukum kali ini dapat berguna bagi Anda. Tetap membaca, tetap cerdas.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.