Pelaksana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Dipublikasikan oleh admin pada

Plbh-Pkms

Aturan mengenai tenaga listrik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”).   Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui pihak yang melakukan penyediaan tenaga listrik. Pihak pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi:   Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (“BUMN”), badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.   Namun kemudian, Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“Putusan MK 111/2015”). Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusannya dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.   Walaupun badan usaha milik daerah, badan usaha swasta koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dapat melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum, perlu diketahui bahwa BUMN (untuk sekarang ini BUMN yang menyelenggarakan usaha tegana listrik ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.[1]   Dalam hal BUMN tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.[2]   Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah[3] atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.[4]   Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.[5]   Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:[6] menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.   Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:[7] melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.   Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[8]   Hak dan Kewajiban Konsumen Konsumen berkewajiban:[9] melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.   Adapun hak konsumen tenaga listrik adalah:[10] mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.   Berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai Pasal 29 ayat (1) huruf b UU 30/2009, pasal tesebut merupakan salah satu hak konsumen tenaga listrik untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan kandalan yang baik.   Namun dalam UU 30/2009 tidak diatur penjelasan lebih lanjut tentang standar untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.   Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik dan Pengurangan Tagihan Berkaitan dengan mutu pelayanan tenaga listrik bagi konsumen ini dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“Permen ESDM 27/2017”) diatur mengenai indikator yang menentukan mutu pelayanan kepada konsumen tenaga listrik.   Berasarkan Pasal 2 Permen ESDM 27/2017, tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut: tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV); tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kilovolt (kV); tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt (v); frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz; lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen; jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen; kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja; kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan hari kerja; kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja; kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja; kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam; kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/konsumen; dan m. waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.   PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui Konsumen wajib diumumkan oleh PT PLN (Persero) untuk setiap awal triwulan.[11]   Besaran tingkat mutu pelayanan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.[12]   Jadi untuk menentukan apakah pemadaman bergilir atau mati lampu mendadak dan ada beberapa jam baru menyala lagi termasuk kategori sebagimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b atau tidak hal ini bergantung pada tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan memperhatikan usulan PT. PLN (persero).   Apabila besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen), maka PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen dengan indikator:[13] lama gangguan; jumlah gangguan; kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah; kesalahan pembacaan kWh meter; waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.   Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen diberikan sebesar:[14] 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment); atau 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment).   Untuk Konsumen pada tarif Tenaga Listrik Prabayar,[15] pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan pada Konsumen untuk Tarif Tenaga Listrik Reguler dengan Daya Tersambung yang sama.[16]   Pengurangan tagihan diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik prabayar pada bulan berikutnya.[17]   PT PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah akhir triwulan. Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT PLN (Persero).[18]   Selain itu jika Anda merasa pada saat ada pemadaman bergilir atau mati lampu mendadak dan ada beberapa jam baru menyala lagi, tidak termasuk penyediaan tenaga listrik yang bermutu baik dan Anda merasa dirugikan atas hal tersebut maka, sebagai konsumen Anda berhak untuk mendapatkan ganti rugi.[19]   Dengan catatan, ganti rugi tersebut diterima apabila pemadaman diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.[20]   Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.   Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).   Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [1] Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“PP 14/2012”) [2] Pasal 9 ayat (3) PP 14/2012 [3] Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 15 UU 30/2009) [4] Pasal 11 ayat (3) UU 30/2009 [5] Pasal 11 ayat (4) UU 30/2009 [6] Pasal 28 UU 30/2009 [7] Pasal 27 ayat (1) UU 30/2009 [8] Pasal 27 ayat (2) UU 30/2009 [9] Pasal 29 ayat (2) UU 30/2009 [10] Pasal 29 ayat (1) UU 30/2009 [11] Pasal 3 Permen ESDM 27/2017 [12] Pasal 5 Permen ESDM 27/2017 [13] Pasal 6 ayat (1) Permen ESDM 27/2017 [14] Pasal 6 ayat (2) Permen ESDM 27/2017 [15] Tarif Tenaga Listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik disediakan oleh PT PLN (Persero) yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen (Pasal 1 angka 4 Permen ESDM 27/2017) [16] Pasal 6 ayat (3) Permen ESDM 27/2017 [17] Pasal 6 ayat (4) Permen ESDM 27/2017 [18] Pasal 6 ayat (5) dan (6) Permen ESDM 27/2017 [19] Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 30/2009 [20] Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 30/2009


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.