Mengenal UU No 8 Tahun 1999 Untuk Perlindungan Konsumen

Dipublikasikan oleh admin pada

Konsumen properti harus memahami Undang Undang No 8 Tahun 1999. Ini fakta pentingnya! RumahCom – UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual sebaiknya memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Hal ini termasuk juga bisnis jual-beli properti, yang mana perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati karena sangat rentan bermasalah. Ketika transaksi itu bermasalah, maka bisa jadi konflik berkepanjangan hingga berujung jadi sengketa antara kedua pihak. Tidak sedikit perkara ini dibawa ke meja hijau dimana para pembeli jadi pihak penggugat dan para penjual jadi pihak tergugat. Lebih ironisnya lagi, sebagian besar hasil keputusan pengadilan justru semakin menjerumuskan pihak penggugat dalam hal ini konsumen menjadi pihak yang sangat dirugikan. Nonton video berikut sebelum beli rumah lelang bank   Anda pasti sudah sering bukan mendengar klaim bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan? Praktik ini sudah umum dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha pada fase purna jual sehingga pembeli pun enggan atau segan melayangkan keluhan pada penjual karena ‘himbauan’ penjual yang melarang konsumen untuk menuntut ganti rugi atas produk yang telah dibelinya. Melihat kenyataan ini, sepertinya jargon “konsumen adalah raja” di jaman sekarang seakan memudar dan mulai punah. Jangankan diperlakukan jadi raja, sebagai pembeli, konsumen malah seringkali jadi korban atau pihak yang lemah tak berdaya dibandingkan penjual. Agar kedudukan konsumen terlihat kuat dan setara, maka hadirlah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen di mata hukum.  Untuk mengenal lebih dekat, mari bongkar fakta tentang UU no 8 tahun 1999, definisi perlindungan konsumen, perlindungan konsumen properti, kewajiban pengembang dan hak pembeli properti. Tentang UU No 8 Tahun 1999 Perhatikan dan cermati klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian jual-beli. Jangan sampai ketentuan didalamnya hanya lebih menguntungkan salah satu pihak. Sejak 20 April 1999, UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Meski sudah lama hadir dalam dua dekade terakhir, payung hukum yang berorientasi pada konsumen ini belum banyak disadari oleh para konsumen itu sendiri. Banyak konsumen yang menganggap undang-undang ini benar-benar dibutuhkan pada saat dirinya tersangkut kasus pidana atau perdata saja. Padahal, jika konsumen (termasuk juga kita) mau lebih melek hukum, kita jadi lebih tahu tentang seluk-beluk masalah konsumen yang diperlakukan tidak adil dan bagaimana cara untuk memperjuangkan haknya. Apa itu Perlindungan Konsumen? Anda wajib menagih hak Anda pada pengembang kapan waktunya serah terima kunci unit hunian yang dibeli. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada lima azas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan UU no 8 tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Seperti dilansir dari JurnalHukum.com, perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang, serta perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil bagi   Dengan demikian, UU no 8 tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Tip Rumah Agar tak dikecewakan pengembang, pastikan fasilitas yang dijanjikan dapat Anda lihat secara langsung. Pengembang bereputasi besar pun biasanya memberikan unit contoh yang dapat membantu Anda menilai kualitas dan standar bangunan. UU no 8 tahun 1999 Sebagai Perlindungan Konsumen Properti Berhati-hati dan teliti saat membaca surat perjanjian. Jangan terburu-buru menanda tangani surat perjanjian jika Anda jelas-jelas belum memahami apa yang akan disepakati. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, cermati jika Anda menemukan klausula baku pada perjanjian jual-beli. Klausula ini umumnya berisikan pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang pada pasal 18 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Meski UU no 8 tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman pada undang-undang ini. Sebagai landasan hukum, UU no 8 tahun 1999 yang memberi perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua belah pihak, baik konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar dan cermat ketika dalam melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha dalam hal ini pengembang properti. Agar tak salah pilih pengembang, simak tips memilih pengembang properti yang baik. Dalam transaksi bisnis properti, UU no 8 tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Calon konsumen akan lebih berhati-hati dalam memilih produk serta pengembang properti yang diinginkan. Cari tahu kredibilitas dan reputasi pengembang terlebih dulu sebelum memutuskan membeli produk dengan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari lokasi, harga, tipe rumah, status tanah, fasilitas lingkungan, hingga skema pembayaran. Kewajiban Pengembang Pengembang properti yang kredibel akan selalu memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada para konsumennya. Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban seperti diatur dalam pasal 7 UU no 8 tahun 1999 antara lain harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Developer juga haru memperlakukan konsumen properti dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jaminan kualitas barang maupun jasa juga harus berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Tak hanya itu, pengembang juga harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang maupun jasa tertentu sekaligus memberi jaminan atas barang yang dijual. Seperti kompilasi panduan berikut untuk Anda yang baru pertama kali membeli rumah. Jika konsumen dirugikan, maka pengembang harus memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dijual. Hal ini juga berlaku jika barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian Hak Pembeli Properti Dengan menyadari adanya undang-undang perlindungan hukum, kedua belah pihak dapat melaksanakan transaksi jual-beli dengan aman dan bebas masalah. Sebagaimana diatur pada pasal 4 UU no 8 tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Pembeli properti juga berhak atas data yang jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta berhak didengar pendapat atau keluhannya. Jika terdapat masalah, pembeli berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Pasal ini juga menyebut tentang hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak diperlakukan secara benar dan jujur tanpa diskriminasi. Anda juga berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesua janji. Saatnya kita sadar dan paham betul mengenai dasar-dasar hukum terutama porsinya sebagai konsumen. Setidaknya setelah kita tahu tentang adanya undang-undang perlindungan konsumen, kita mampu mencegah aksi pengembang properti yang berlaku curang dan tidak bertanggung jawab kepada para konsumennya. Pahami UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  jadi konsumen properti yang cerdas! Mulai dengan lebih sering bertanya jawab seputar dunia properti Indonesia di laman Tanya Properti. Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi. Hanya Rumah lbhwajihas.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.