Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang

Dipublikasikan oleh admin pada

lbhwajihas.com

LBH WAJI HAS adalah Lbh hukum bisnis di Indonesia yang menangani kasus kepailitan dan penundaan bayar utang serta berbagai kasus hukum lainnya seperti sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis, sengketa Ketenagakerjaan, kasus perbankan, Export Import, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan & fidusia, merger, akuisisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, sengketa HAKI, paten, merek, hak cipta, perburuhan, tenaga kerja, melakukan legal audit, pembuatan legal opinion, contract drafting & analyzing, waralaba dan lain sebagainya. Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang saat ini diatur dengan Undang-undang No. 37 tahun 2204 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang. Kepailitan sendiri menurut menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebuah perusahaan dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Lebih lanjut tentang layanan Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sesuai dengan UU No.37 tahun 2004, silahkan mengunjungi website kami yang khusus memberikan layanan tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut : KLIK DISINI

http://lbhwajihas.c

Kategori: Bisnis

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.