HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dipublikasikan oleh admin pada

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN WACANA Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata Siapa yang mau dilindungi ? Konsumen Mengapa di lindungi ? karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik. MATERI Hukum perlindungan Konsumen Lebih mengacu pada UU Pelindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999. 1. Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen. 2. Pengaturan. 3. Hubungan badan hukum lainnya 4. Hak Konsumen 5. Sejarah Perlindungan konsumen 6. Prinsip2 Perlindungan Konsumen. a. Prinsip Kedudukan Konsumen b. Prinsip Tanggung jawab pelaku Usaha 7. Perlindungan Konsumen dalam hukum positif 8. Penyelesaian Sengketa Konsumen 9. Isu-isu tentang perlindungan Konsumen LITERATUR 1. Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dr sudut perjj oleh Mariam darus Badrus Zaman. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh SP Hutagalung. 3. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Oleh AZ Nasution. 4. Konsumen dan Hukum Tinjauan sosial ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia Oleh AZ Nasution 5. Apa, mengapa, Bagaimana Konsumen hijau oleh Zaim saidi 6. Pengetahuan tentang aspek hukum perlindungan Konsumen dan status sosial media cetak serta perlindungan hak2 konsumen dalam iklan oleh Sidharta 7. Perlindungan konsumen dan instrumen2 hukumnya oleh Yusuf Shofie. 8. Perlindungan Konsumen dilihat dari sudut peraturan perundang2an kesehatan oleh R Sianturi 9. Hukum Perlindungan konsumen Indonesia oleh Shidarta BAB I Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen. I. ISTILAH Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU 1. Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 “Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat” Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah : Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tsb langka tidak disebut konsumen. Contoh : Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa : Batasan Kepentingan adalah : – Diri sendiri – Keluarga – Orang lain – Kepentingan mahluk lainnya Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen Kesimpulan : Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan 2. Istilah konsumen pada GBHN 1993 No II 3. UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 4. KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper Kesimpulan istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah : Pemakai (konsumen Akhir) Konsumen Ada 2 Yaitu 1. Konsumen Antara Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer 2. Konsumen Akhir Pemakai atau konsumen Akhir Perlindungan Adalah Mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen ? Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu : 1. konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal. 2. sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah 3. upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa Hukum adalah : Sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Kesimpulan Hukum perlindungan konsumen Himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya2/langkah untuk mempertahankan hak2 pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain. PENGERTIAN KONSUMEN PASAL 2 UUPK 1. Setiap Orang – orang – Badan Hukum 2. Pemakai Konsumen Akhir 3. Barang dan jasa – Barang * benda bergerak/berwujud * benda tidak bergerak/tidak berwujud * benda dapat dan tidak dapat dihabiskan – Jasa Prestasi yang dilakukan 4. Kepentingan – Diri sendiri – Keluarga – orang lain – Makhluk lain 5. Tersedia di Masyarakat 6. Tidak Untuk diperdagangkan Pelaku Usaha -Produsen -Penyalur -Penjual -Penyedia Uang -Media Periklanan Barang Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen “setiap benda yang dikategorikan dengan berbagai hal” SUMBER HUKUM 1. Hukum Tertulis – UU Perlindungan Konsumen – UU Pangan – UU Obat2 an – UU penyiaran – UU Periklanan 2. Hukum Tidak Tertulis Kebiasaan SUMBER HUKUM INTERNASIONAL 1. Ecosoc (dewan ekonomi dan sosial PBB) Resolusi PBB Tahun 1998 tentang adanya perlindungan Konsumen 2. WTO ( Word Trade Organization) 3. IOCU/CI SUMBER HUKUM MEMILIKI SIFAT 1. Mengatur Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha 2. Memaksa Pasal 383 KUHP “Bagi penjual yang menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka diancam sanksi pidana”. SUMBER HUKUM TERIKAT – Bidang Perdata – Bidang Pidana – Bidang Tata Negara – Bidang Hukum International HUBUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN HUKUM KONSUMEN Di dalam Hukum Konsumen diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen. HUKUM Konsumen Setiap Pemakai (Himpunan Peraturan yang mengatur tentang setiap pemakai barang & Jasa) KAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BIDANG LAINNYA Berkaitan dengan hukum perdata & Perikatan (Pandangan Lama) Berkaitan dengan hukum persaingan (Competition Law) UU No.5 Tahun 1999 (larangan praktek Monopoli). Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan Barang) Berkaitan dengan bidang hukum transportasi Berkaitan dengan hukum industri pangan Hukum Publik Servis (hukum Pelayanan publik) Hukum acara perdata Clas action Bidang hukum lingkungan Berkaitan dengan bidang publikasi/industri periklanan Berkaitan dengan sosiologi hukum Filsafat hukum – Perjanjian – Ham Mengenai hak-hak konsumen Psikologi Hukum Sikap dan perilaku konsumen Bidang perbandingan hukum – transnasional – international hukum diberbagai negara Kaitan Tambahan – Globalisasi produksi Jika kita mempunyai UU perlindungan konsumen maka akan disamakan dengan negara2 lain adalah product yang dibuat dimana-mana dalam setiap negara – Globalisasi Tehnologi Misalnya perkembangan dari barang tradisional menjadi modern (dibuat sevara modern) – Globalisasi Perdagangan – Globalisasi Keuangan Uang mengalir kemana-mana, maka terjadi pasar global, maka terjadi pula konsumen global dibeberapa hal ini kita sesuaikan Per-UU-an yang ada Sejarah perkembangan perlindungan konsumen Amerika Negara palinga maju, membicarakan Perlindungan Konsumen Tahun 1960-an. Per-UU-an yang isinya dalam bentuk perlindungan konsumen di AS yang lebih bagus, muncul lembaga-lembaga, putusan-putusan. Lahirnya suatu badan yang disebut Internasional organisasi (I.O.C.U) tahun 1960 dipelopori oleh Belanda kemudian berpindah ke London, Pada Tanggal 15 Maret tahun 1993 IOCU berubah menjadi Consumer International (C.I) , dimana YLKI dan LP2K menjadi CI anggotanya sekitar 203 negara dan sekarang tinggal 93 negara. Tahun 1978 PBB mendirikan badan khusus yang dinamakan ECOSOC yang membuat resolusi tentang perlindungan konsumen. Di Indonesia Tahun 1973 lahir yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tahun 1988 Lahir Lembaga pembinaan perlindungan Konsumen (LP2K) Product YLKI Rancang UU perlindungan Konsumen, YLKI juga memberi bantuan hukum kepada konsumen, bentuk gugatan YLKI adalah Class Action dan kelompok. Prospek perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu dengan lahirnya sertifikat Halal. Masalah-masalah yang bersifat makro (universal product yang dibuat adalah product yang tidak merusak lingkungan hidup dan lapisan ozon) HAK-HAK KONSUMEN berlaku diberbagai dunia atau diakui secara international Ada 4 hak dasar / umum konsumen 1. Hak untuk mendapat keamanan 2. Hak untuk mendapat informasi Ex : Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut. 3. Hak memilih Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli) 4. Hak untuk didengar Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha. Hak tambahan dari IOCU 5. Hak atas pendidikan Konsumen Hak untuk mendapat kan semacam pelatihan agar memperoleh informasi yang akan mendalam 6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi Ex : Barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di labelnya 7. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. YLKI punya dapat yang berbeda akan Hak konsumen yaitu : idem dengan hak dasar di tambah hak tambahan yang no 7 8 Mei 2008 HAK Konsumen Hak dasar IOCU YLKI Hak-hak Konsumen Menurut UUPK Pasal 4 yaitu : Konsumen menpunyai hak untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dirugikan oleh produsen Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar Ex : Dalam bentuk kemasan product. – Adanya kreteria – Porprosional – Tidak Diskriminatif Konsumen mempunyai hak untuk didengar Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atau minta penjelasan Ex : UU Penyiaran seperti iklan yang merugikan dapat disanggakan. Mempunyai Hak memilih Product mana atau jasa yang akan digunakan konsumen bebas dari tekanan Persaingan tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat No 1 Sampai dengan 4 adalah Hak dasar Konsumen berhak mendapatkan advokasi tau perlindungan hukum atau bantuan hukum. Keuntungannya : Ganti rugi atau Kompensasi dari pelaku usaha. Kalau LSM yang membantu konsumen tujuannya bukan untuk ganti rugi tetapi pemulihan. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan/pembinaan konsumen – Pendidikan Formal – Pendidikan Informal : LSM – Pelakuk Usaha : Informasi Profil Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Konsumen harus diberikan barang atau jasa dengan wajar juga antara barang dan jasa itu bernilai wajar, maksudnya nilai tukar yang wajar terhadap barang dan jasa Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi – Apabila Konsumen dirugikan – Batasan pelaku Usaha Hak-Hak lain Terdapat dalam UU lain selain UUPK yaitu : – UU No 23 Tahun 1997 Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat – UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Ecolateling cerificate Produtc yang diberi sertifikat yang tidak merusak lingkungan Malakukan Audit lingkungan Ecolateling lingkungan Indonesia, di Indonesia Lembaga ekolateling Indonesia (LEI) sama dengan SNI 5000 UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat. Ex : Mengadakan Banting Harga (Dumping). Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha 1. Beritikat baik Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha 2. Berlaku jujur terhadap konsumen Memberikan informasi jujur dan benar 3. Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha. 4. Menjamin mutu Menjamin barang dan jasa 5. Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa 6. Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya. 7. Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha. Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen Let the Bayer beware Artinya : Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan. Hambatannya : – Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa – Pengetahuan yang terbatas pada konsumen. The Due care theory Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW). The Privity of contrak Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha. EX : Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali – Teori yang dekat dengan perlindungan konsumen adalah yang no 4 Prinsip beracara dalam hukum acara perlindungan konsumen Perlunya atau tujuannya unruk menyederhanakan prosesnya beracara dalam perlindungan konsumen, prinsipnya untuk mempermudah perlindungan terhadap konsumen. Karena PK beragam maka perlu ditawarkan yang termudah menyelesaikan kasus2 PK Ada beberapa teorinya untuk menyederhanakan kasus PK Small Claim – LPKSM Pasal 44 UUPK tentang lembaga swadaya yang bisa membantu Perlindungan Konsumen. – Badan perlindungan konsumen nasional yaitu BPKN pasal 57 tahun 2001 Alasan perlu small claim Kepentingan konsumen tidak dilihat dari besar kecil nilainya Untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan keadilan. Untuk menjaga atau menguji integritas lembaga pengadilan. Clas action Clas action adalah gugatan kelompok, dalam PK lihat pasal 46 ayat 1b UUPK “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “. PERNA no 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok Clas action dapat juga digunakan untuk 1. Mewakili diri sendiri 2. Mewakili sekelompok orang lain yang banyak jumlahnya 3. Mewakili sekelompok orang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum. Munculnya sistim seperti ini adalah dari Comman law. Siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah konsumen yang benar-benar dirugikan maksudnya dari sebuah kelompok ada yang paling atau benar2 dirugikan, dibuktikan secara hukum dengan yang bersangkutan melalui transaksi secara langsung Syarat clas action : Numerocity Jumlah penggugat banyak, jumlah banyaknya tidak ditentukan oleh UU. Comonality Adanya kesamaan soal hukum, fakta hukum diantara pihak2 yang mewakili dan diwakili. Typicality Mempunyai kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembekalan yang digunakan oleh penggugat dan tuntutannya. Adaguacy representacion Kelayakan untuk menjadi wakil atau mewakili pihak atau sekelompok orang lain. Clas action dalam UU lain yaitu : – UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mis, adanya kebakaran hutan kelompok orang yang kena dampak bisa mengadakan tuntutan. Legal Standing Diatur dalam pasal 46 (1) c UUPK Lsm mempunyai hak menggugat (hak mewakili) dan LSM tersebut tidak harus sebagai korban. Hak mewakili disebut juga Ius standing Syarat2 Lsm yang dapat mewakili adalah : Berbadan hukum. Mempunyai anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen Kegiatan Lsm tersebut sesuai dengan AD (anggaran Dasar) Terdaftar atau diakui Persamaan clas action dengan legal standing Terjadinya gugatan dari sekelompok orang banyak. Perbedaan legal satnding dengan clas action Clas action – gugatannya untuk meminta ganti rugi – Mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum Legal standing – Gugatannya untuk pemulihan pada kondisi semula – Tidak perlu mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum. LSM yang memakai legal standing antara lain adalah : WALHI (Wahana lingkungan hidup Indonesia), walhi lebih menitik beratkan mengenai lingkungan hidup. Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability) Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer Pembuktiannya : – PMH a. melanggar hak orang lain b. bertentangan dengan kewajiban hak c. melanggar kesusilaan d. pelanggaran kepatutan – Kerugian a. Materil b. Imateril – Hubungan kausal Sebab akibat – Kesalahan Dapat dipersalahkan Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu : Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat. Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah : Menurut Pasal 1367 a. Pelaku/subjek b. Atasan/yang diwakili – Majikan – Koorparasi Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle) Artinya : Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT) Contoh pembuktian terbalik yaitu : Pengangkutan udara – pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut. – Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri. – Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28 Pembahasan Soal Mid semester 1. Jelaskan Ruang lingkup yang mengatur hukum perlindungan konsumen. Untuk dapat melihat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen kita lihat dulu Istilah dan pengertian Hukum perlindungan Konsumen – Hukum : Sekumpulan peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi. – Perlindungan : Semacam upaya untuk mempertahankan hak-hak pemakai barang dan jasa atau konsumen. – Konsumen : Orang yang membeli dan memakai jasa. Menurut UUPK Pemakai barang dan jasa. Jadi kesimpulannya pengertian hukum perlindungan konsumen adalah Himpunan peraturan yang berupaya mempertahankan hak2 pemakai barang dan jasa. Jadi Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah batasan dimana si pemakai barang dan jasa mendapat perlindungan akan hak nya sebagai pemakai atau konsumen. 2. Sumber hukum perlindungan konsumen Tertulis – UUPK – Per-UU-an · Pangan · Obat2an · Iklan · Lingkungan hidup · Haki · Ketenaga kerjaan · Kesehatan Tidak tertulis – Kebiasaan Dari sisi lain – Hukum perdata – Hukum Pidana – Hukum administrasi negara – Hukum Internasional 3. Mata Kuliah mana yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen – Haki – Hukum Perdata – Hukum Acara – Filsafat Hukum – Sosiologi Hukum – Hukum lingkungan hiidup. – Hukum Angkutan 4. Jelaskan Hak dasar Konsumen Hak atas keamanan Hak untuk mendapat Informasi Hak untuk memilih Hak untuk di dengar 5. Sebutkan Andil YLKI YLKI melakukan langkah yang signifikan yaitu : – Melahirkan UU No 8 tahun 1999. – Melakukan penelitian dan menginformasikan kepada masyarakat – Advokasi Menampung keluhan konsumen, membuat gugatan dsbnya. 6. Prinsip Kedudukan Konsumen Let the Bayer beware Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang The Due care theory Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW). The Privity of contrak Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali 7. Perbedaan Clas action dengan legal standing Terletak pada tuntutannya – Clas action pada ganti rugi – Legal standing pada pemulihan kondisi yang terjadi karena pelanggaran perlindungan konsumen. – Clas Action yang mewakili korban – Legal standing yang mewakili boleh tidak korban – Clas action dalam yang mewakili mempunyai kesamaan fakta hukum – Legal standing yang mewakili boleh tidak mempunyai kesamaan dalam fakta hukum 8. Jelaskan pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen Dalam UUPK memang memakai beban pembuktian terbalik sesuai dalam pasal 19,22,23,28 Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.