Hukum Penanaman modal Indonesia

Dipublikasikan oleh admin pada

Selamat Pagi kawan-kawan, pagi di rumahku kali ini terbuat dari cuaca Bogor yang mendung dan secangkir teh hangat juga nyanyian dari grup band AC/DC. Sudah lama sekali Admin tidak mengisi tulisan-tulisan di Blog Konsultasi Hukum Gratis. Pada kesempatan kali ini Admin akan sedikit membahas mengenai hukum penanaman modal di Indonesia yang disadur dari buku karya Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA., yaitu “Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia” dan beberapa literatur lainnya langsung saja kita mulai. Pengertian Hukum Penanaman Modal Hukum penanaman modal atau disebut di beberapa literatur Hukum Investasi. Hal itu merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengertian Hukum penanaman Modal akan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep penanaman modal di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa hukum investasi merupakan norma-norma hukum berkenaan dengan investasi, syarat-syarat, perlindungan hukum, dan yang terpenting agar pelaksanaan investasi dapat mensejahterakan rakyat. Objek Hukum investasi meliputi objek materiil berupa bahan yang dijadikan sasaran dalam pengkajiannya, dan objek formal berupa sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Objek formal hukum investasi adalah mengatur : (a) hubungan antara investor dengan negara penerima modal; (b) bidang-bidang yang terbuka untuk investasi; (c) prosedur dan syarat-syarat melakukan investasi di suatu negara. Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, maka penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Di dalam Agreement on Trade Related Invesment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas ini maksudnya adalah hukum investasi itu sendiri bersifat tidak mengenal batas negara (State Borderless). Kegiatan penenaman modal memiliki subjek berupa perseorangan, negara dan badan usaha. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah “perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia”, sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah “perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Pengertian modal menurut UU Penanaman Modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing; Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sebelum diundangkannyaUU Penanaman Modal, ditemukan dua ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penenaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penenaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penanaman modal adalah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam melakukan kegiatan investasi berupa uang dan bukan uang di wilayah negara Republik Indonesia. Jenis dan Bentuk Penanaman Modal 1. Jenis Penanaman Modal Ada dua indikator untuk melihat jenis penanaman modal. Pertama dilihat dari sumber; Kedua modal dan dilihat dari segi mekanisme modal. a. Jenis Penanaman Modal Dilihat dari Sumber Modal 1) Penanaman Modal Dalam Negeri Modal yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 9 UU Penanaman Modal). 2) Penanaman Modal Luar Negeri Modal yang dimiliki negara asing perseorangan WNA, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal). b. Jenis Penanaman Modal dilihat dari Segi Mekanisme Modal 1) Penanaman Modal langsung Penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara langsung dalam bidang usaha tertentu. Modal tersebut dapat berupa uang, barang, model knowhow dan model knowledge. 2) Penanaman Modal Tidak Langsung Penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung melalui mekanisme/sistem investasi lain, seperti lembaga pasar modal. 2. Bentuk Penanaman Modal Bentuk penanaman modal terdiri dari berbagai macam, antara lain : a. Joint Venture Kerja sama yang dilakukan oleh pemodal asing dengan pemodal Indonesia yang semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja (kontraktual). Artinya tidak dibentuk Badan Hukum baru. Misalnya perjanjian kerja sama antara PT A (yang berkedudukan di USA) dengan PT B yang berkedudukan di Kalimantan, Indonesia, untuk secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan Selatan. Kerja sama seperti ini disebut juga dengan contract of cooperation. Corak atau variasi dari Joint Venture antara lain: 1) Technical Assistance: Bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak pemodal asing dan pemodal Indonesia yang berkaitan dengan skill  dan cara kerja/metode. 2) Franchise and Branduse Agreement : Bentuk kerjasama yang digunakan apabila pemodal dalam negeri ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal. Misalnya Coca Cola, Mc Donalds dll. 3) Management Contract : bentuk kerjasama pemodal asing dengan pemodal dalam negeri yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional di Indonesia. Misalnya dalam manajemen perhotelan, manajemen rumah sakit, dll. 4) Build Operation and Transfer : Bentuk kerjasama antara suatu pihak, yang objek perjanjian dibangun, dikelola/dioperasika selama jangka waktu tertentu, kemudian setelah masa konsesi tersebut diserahkan/ditransfer kepada pemilik. Misalnya, pembangunan mall, hotel, jalan tol, dll. b. Joint Enterprise Kerjasama antara penanam modal Indonesia dan penanam modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 UU Penanaman Modal. Joint Enterprise  lazimnya berupa Perseroan Terbatas, dengan modal berupa saham yang berasal dari modal dalam nilai rupiah dan dalam valuta asing. Bentuk kerjasama ini cukup diminati oleh para investor karena setiap usaha di Indonesia membutuhkan rupiah untuk pembayaran harga-harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, pembayaran gaji pegawai dan other cost dan allowances (PMA). Investor asing tidak harus menanamkan modal dalam bentuk valuta asing melainkan dapat dalam bentuk mesin-mesin atau hasil produksi penanaman asing. Dengan adanya kerjasama pengusaha Indonesia dengan pemodal asing, maka investor asing dapat memperkecil resiko. c. Kontrak Karya Adalah kerjasama antara pemodal dalam negeri dan pemodal asing dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal dalam negeri. Hingga saat ini, bentu kerjasama ini baru terdapat dalam perjanjian kerjasama antara BUMN. Contohnya adalahkontrak karya antara PERTAMINA dengan PT CPI yang merupakan anak perusahaan Caltex di USA. d. Production Sharing Adalah bentuk kerjasama antara pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak investor dalam negeri, pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan penerima kredit dan mewajibkan perusahaan dalam negeri tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. e. Penanaman Modal dengan Debt Invesment Convertion scheme Rupiah Adalah bentuk kerjasama campuran antara kredit dan penanaman modal. Pengembalian kredit dikonversi/diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungan berdasarkan valuta asing, tetapi dibayar dengan rupiah. Hal dimaksud, biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditor asing yang tidak dijamin oleh Pemerintah. f. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi Adalah praktik penanaman modal yang pada umumnya dilakukan oleh para investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit Investasi dan dana-dana luar negeri, menjadi modal nasional melalui joint venture. g. Portofolio Invesment Adalah bentuk investasi yang dilakukan melalui pembelian saham, baik melalui pasar modal maupun melalui penempatan modal pihak ketiga dalam perusahaan. Bentuk kerjasama ini dalam praktik telah lama dan lazim dilakukan oleh investor keturunan Tionghoa.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.