Waspada Korupsi

Dipublikasikan oleh admin pada

Waspada Korupsi Pokoknya tentang korupsi kecil di sekitar kalian yang merugikan dan gimana cara menanganinya. Baca Waspada Korupsi supaya kalian paham tentang realita korupsi yang ada di sektor pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Kalo sudah paham, kalian jadi bisa tau mana yang benar dan mana yang korupsi. Nah, abis itu kalian bisa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya bisa kalian peroleh sebagai warga negara Indonesia. Korupsi Intinya, korupsi itu ada 30 jenis (menurut undang-undang No. 31 tahun 1999) tapi diringkas jadi 7 jenis tindak pidana yang termasuk korupsi. Apa aja sih? Kerugian keuangan negara Suap-menyuap Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Perbuatan curang Benturan kepentingan dalam pengadaan Gratifikasi (kasih hadiah apapun) Pokoknya, yang namanya korupsi, dilihat dari sudut pandang apapun, adalah tindakan yang salah. Salah karena merugikan negara dan bikin sengsara orang lain (malah bikin malu bangsa ini di mata dunia). Gara-Gara Korupsi Penegakkan hukum dan layanan masyarakat jadi amburadul Semuanya UUD (Ujung-Ujungnya Duit), contohnya dari ngurus SIM sampai sidang kasus tilang, mau ambil ijazah di sekolah, diwajibin bayar padahal seharusnya gratis. Semuanya nggak berjalan sebagaimana mestinya kan? Pembangunan fisik jadi terbengkalai Jalanan rusak, gedung sekolah roboh sampe memakan korban jiwa udah bukan rahasia lagi nggak sih? Ya lagi-lagi karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bangunan biar duitnya bisa dikantongin hingga bikin proyek yang sebenarnya nggak perlu. Prestasi jadi nggak berarti Harusnya, yang menduduki jabatan tertentu adalah orang yang kompeten dan berprestasi. Tapi kenyataannya, banyak jabatan diduduki hanya karena mereka yang punya uang dan kekuasaan. Hasilnya? Banyak banget posisi penting yang diduduki oleh orang nggak bisa kerja, apalagi pas ambil keputusan. Kalo udah gitu, yang kena getahnya ya kita-kita lagi. Demokrasi makin amburadul Contohnya Pemilihan kepala daerah. Udah repot-repot dipilih, eh… Kena OTT KPK juga karena hanya mementingkan kepentingan mereka yang punya duit ketimbang kepentingan kesejahteraan rakyat. Ekonomi jadi ancur Ada dua kuncinya: nggak efisien. Mau bikin pabrik, musti nyogok sana-sini. Mau buka usaha dengan modal kecil, kalah sama perusahaan-perusahaan bermodal gede yang deket sama pejabat negara. Nggak heran orang asing males investasi di Indonesia. Ujung-ujungnya kita yang sengsara… Nyari kerja jadi susah! Realita Korupsi Bidang Pendidikan arrow_drop_down KORUPSI DI PENDIDIKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENYALAHGUNAKAN JABATAN BUAT NYARI UNTUNG DAN MERUGIKAN NEGARA? ITU KORUPSI! Coba liat contoh kasus sebelumnya. Guru PNS di sekolah kamu itu bisa mengkorup anggaran pembangunan fasilitas toilet sekolah karena dia seorang bendahara sekolah. Berarti dia sudah menyalahgunakan wewenang yang dia peroleh karena jabtannya. Malu-maluin deh, udah dipercaya jadi bendahara sekolah, eh gak amanah! Hukumannya? Penjara maksimal 20 taun atau denda maksimal 1 Milyar TRUS MUSTI GIMANA KALO TAU ADA KASUS GITU? Kalian bisa diskusiin di JAGA. KPK bisa bantu kalian cari solusi, dan kalian juga bisa mendiskusikan hal tersebut ke pihak berwenang (sekolah, dinas pendidikan, atau kemendikbud sekalian) Kalian bisa juga bikin forum antara siswa, guru, orangtua murid, dan komite sekolah untuk coba mendiskusikan hal ini. Tapi inget! kalian harus bisa membuktikan kenapa kalian bisa yakin bahwa ada unsur penyelewengan yang dilakukan oleh bendahara sekolah itu. FYI ONLY! Nah, korupsi kaya gini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Asal tau aja, inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor. Biar makin paham kaya gimana sih sebuah tindakan masuk ke dalam korupsi jenis ini? Pahamin dulu gimana sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur di bawah ini: Setiap orang; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; Dengan cara melawan hukum; Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN SEKOLAH Kamu adalah bendahara dalam panitia pensi (pentas music) sekolah. Di proposal, kamu menulis dana yang dibutuhin Rp10 Juta. Padahal, yang kamu butuhin Cuma Rp5 Juta. Maksudnya sih, sisa duitnya mau dipakai buat pesta pembubaran panitia. Eits! Hati-hati yaaa, jangan keburu seneng. Yang kamu lakuin itu termasuk korupsi. Kalo ketauan sama pihak sekolah, kamu bisa di skors atau malah di keluarin dari sekolah. Nah… Kalo kamu tau ada temen yang ngelakuin itu, mending buru-buru kasih tau deh kalo itu salah dan bisa ngerugiin dia bahkan organisasi kamu. KORUPSI DI PENDIDIKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUAP-MENYUAP Menyuap Guru/Pejabat Sekolah? ITU KORUPSI! Kalian pasti pernah ngerasa was-was kan menjelang bagi rapot? Nah, kasusnya sekarang kalian tau ada 1 anak yang jarang banget masuk sekolah, nilai selalu jeblok, kerjaannya keluar masuk BK, dll. Trus orang tua si anak ini tiba-tiba datengin wali kelasnya 1 minggu sebelum ambil rapot. Orang tuanya ngasih 10gr emas, trus orang tuanya bilang deh “Bu, anak saya harus naik kelas ya. Saya bisa kasih 1Kg emas lagi kalo anak saya naik kelas dan ranking 10 besar.” Waaahhh… Enak bener deh. Jangan tinggal diem ya temen-temen, karena yang dia lakukan itu termasuk korupsi – suap menyuap! Hukumannya? Penjara maksimal 5 taun atau denda maksimal Rp250Jt. TRUS MUSTI GIMANA KALO TAU ADA KASUS GITU? Kalian bisa diskusiin di JAGA. KPK bisa bantu kalian cari solusi, dan kalian juga bisa mendiskusikan hal tersebut ke pihak berwenang (sekolah, dinas pendidikan, atau kemendikbud sekalian) Korupsi kaya gini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Asal tau aja, inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor. Biar makin paham kaya gimana sih sebuah tindakan masuk ke dalam korupsi jenis ini? Pahamin dulu gimana sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur di bawah ini: Setiap orang; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; Dengan cara melawan hukum; Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Realita Korupsi Bidang Kesehatan arrow_drop_down KORUPSI DI KESEHATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), potensi fraud (curang) dalam layanan kesehatan semakin kelihatan di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku di Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan ini. Korupsi merupakan bagian dari fraud. Dalam banyak kasus, kecurangan dalam layanan kesehatan terjadi karena : Tenaga medis bergaji rendah, Adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan, Penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai Kekurangan pasokan peralatan medis Inefisiensi dalam sistem Kurangnya transparansi dalam fasilitas kesehatan, dan Faktor budaya (Shahriari, 2001). “Ketidaknyamanan” dalam sistem kesehatan ini menyebabkan berbagai pihak berupaya untuk ‘bertahan hidup’ selama berpartisipasi dalam program JKN. Dokter maupun rumah sakit melakukan langkah untuk menutupi kekurangan mereka atau paling tidak memang bertujuan mencari keuntungan meskipun dari sesuatu yang illegal (Lerberghe et al. 2002). Mekanisme ini hadir ketika sistem pengawasan lemah dan tidak mampu menutupi peluang oknum untuk melakukan kecurangan. Dalam bidang kesehatan terdapat tujuh potensi pelaku kecurangan yang disebut dalam Permenkes No. 36 tahun 2015, baik dari peserta JKN, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, petugas BPJS Kesehatan, pemberi kerja, penyedia obat/alat kesehatan, dan regulator/pemangku kepentingan. Uniknya masing-masing aktor ini dapat bekerjasama dalam aksi curang atau saling mencurangi satu sama lain. CURANG UNTUK CARI UNTUNG DAN MERUGIKAN NEGARA Kecurangan dalam bidang kesehatan terbukti menimbulkan kerugian finansial negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Data tren korupsi 2018 menunjukkan bahwa sektor kesehatan masuk ke dalam 10 sektor korupsi terbesar di Indonesia. Dari sebanyak 21 kasus, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor kesehatan adalah sebesar 56 miliar rupiah! Banyak aktor yang berpotensi terlibat dalam terjadinya kecurangan di layanan kesehatan. Di Indonesia, aktor-aktor potensial fraud adalah peserta JKN itu sendiri, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan/atau penyedia obat dan alat kesehatan. Salah satu kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan ialah Rumah Sakit melakukan penagihan ke pihak penyelenggara JKN dari suatu tagihan yang tidak ada pelayanannya (Phantom Billing). Berarti si Rumah Sakit tersebut secara sengaja sudah mengkorup keuangan negara untuk membayarkan klaim tagihan palsu! Ckckck…. Teganya! Padahal masih banyak pasien lain yang membutuhkan Contoh kasus kecurangan lain yakni saat pasien dengan patah tulang memerlukan pemasangan tiga buah pen. Namun Dokter memilih melakukan pemasangan dua pen pada rawat inap pertama, dan pen lain dipasang di kemudian hari pada periode perawatan berikutnya. Padahal, secara medis sebenarnya tidak dilarang pemasangan semuanya dalam satu waktu. Dari cerita tsb si Dokter telah melakukan pelayanan tidak langsung secara keseluruhan tapi dibuat beberapa kali pelayanan (service unbundling/ fragmentation), sehingga biaya pelayanan jadi lebih tinggi. Dia secara sengaja melakukan kecurangan untuk keuntungan finansial pihak tertentu dan tidak sesuai ketentuan. Ya ampun! GRATIFIKASI ITU JUGA KORUPSI, LHO! Praktik penerimaan dan pemberian hadiah dalam konteks sosial dan adat istiadat sebenarnya merupakan hal wajar di Indonesia. Namun, jika terdapat kepentingan lain pemberian tersebut, maka pemberian tersebut tidak lagi netral. Dalam konteks tersebut, pemberi mengharapkan keuntungan dengan berharap penerima melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya demi kepentingan si pemberi. Hal itu yang disebut sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yakni gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima Salah satu kasus gratifikasi adalah di antrian Fasilitas Kesehatan. Contoh kasus yakni pengujung baru datang dan memberikan uang pelicin ke petugas sehingga dia bisa langsung dapat pelayanan tanpa mengantri. Yang perlu diperhatikan adalah si pemberi telah sengaja memberi gratifikasi kepada petugas pelayanan agar mendahulukan si pemberi. Berarti petugas pelayanan telah melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Tidak cuma terkait antrian, potensi gratifikasi juga bisa muncul saat pelayanan. Contoh kasusnya pasien memberi Gratifikasi dengan harapan dapat melakukan kerja sama dengan Mantri untuk mengajukan klaim palsu. Hal ini berpotensi membuat Mantri menyalahgunakan wewenangnya dan berlawanan dengan tugasnya. Sudah memberi gratifikasi, dia curang pula! Ckckck… Gratifikasi yang dianggap suap ini bisa dikenai pidana, lho. Pidana penjara 4-20 tahun, dengan denda 200 juta rupiah – 1 miliar rupiah. LALU APA YANG BISA DILAKUKAN? Kalian bisa diskusi di JAGA. KPK bisa bantu mencari solusi dan menjadi wadah diskusi hal tersebut ke pihak berwenang (fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, expert, atau bahkan Kementerian Kesehatan) Membentuk forum untuk coba mendiskusikan hal ini, jika kamu bisa membuktikan unsur penyelewengan. Realita Korupsi Bidang Dana Desa arrow_drop_down KORUPSI DANA DESA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada tujuh jenis tindak pidana korupsi dan yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Bagaimana korupsi dana desa bisa menyebabkan kerugian keuangan negara? Pasti pernah dengar ‘kan, modus pengadaan atau proyek fiktif yang dilakukan oknum aparat desa tertentu sehingga menjadikannya tersangka korupsi dana desa? Nah, salah satu modus korupsi dana desa adalah adanya kegiatan ataupun pengadaan fiktif. Proyek tersebut dianggarkan tapi tidak dikerjakan dan dananya disinyalir masuk ke kantong pribadi oknum tertentu. Tidak cuma proyek fiktif, dana bantuan sosial pun pernah jadi sasaran empuk koruptor. Mereka sampai bikin Laporan Pertanggung Jawaban fiktif lho, agar bisa menimkati uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Rugi dong negara kita ini, sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera, tapi malah diselewengkan oleh oknum yang cuma peduli pada diri sendiri. Lalu, Apa Yang Bisa Kita Lakukan? Pantau terus pengelolaan dana desa di JAGA, cocokkan realisasi penggunaan dananya dengan fakta di lapangan dan pastikan tidak ada proyek fiktif. Kalau ada hal yang menurut kamu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, coba diskusikan dan ceritakan di JAGA. Kita pikirkan solusinya bersama. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah, jika kamu tahu ada desa yang punya cerita atau pengalaman yang baik tentang pengelolaan dana desa, kamu juga bisa ceritakan dan diskusikan di JAGA. KORUPSI MEMBUAT DESA TERTINGGAL Korupsi bisa bikin desa kita nggak maju? Sudah pasti, serem ‘kan! Dari tren diskusi yang diangkat di Jaga, per Agustus 2019 diperoleh data bahwa diskusi terbanyak adalah terkait Isu Pembangunan di Desa. Coba scroll topik diskusi desa, banyak pengguna mengeluhkan pembangunan infrastruktur desa yang sudah rusak tapi tidak ditindaklanjuti. Memang sih, bisa jadi pembangunan infrastruktur bukan menjadi prioritas karena ada hal lain yang lebih penting untuk didahulukan. Eits, tapi lain cerita kalau memang ada indikasi korupsi di situ. Misalnya nih, perbaikan jalan rusak tidak dilakukan atau ada mark up karena ulah oknum tertentu yang ingin menguntungkan diri sendiri. Jalan yang tidak layak dilewati itu bisa bikin desamu jadi tertinggal loh, karena terbatasnya akses yang menghubungkan desa ke kota misalnya. Selain itu, perekonomian desa juga bisa tertinggal. Coba deh bayangin kalau jalan akses ke desa rusak, kendaraan yang biasa angkut hasil pertanian, perkebunan, peternakan, akan susah masuk, kan? Atau misalnya ada potensi wisata di desa tersebut, tapi wisatawan jadi males berkunjung karena kondisi jalan yang bikin gak nyaman. Dari contoh di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Korupsi bisa membuat desa tertinggal dan masyarakat tidak sejahtera. Mengusulkan Pembangunan Di Desa Sudah tau belum kalau kita bisa mengusulkan pembangunan di desa. Kalau kamu merasa jembatan di desamu perlu diperbaiki, coba deh diusulkan ketika ada musyawarah dusun. Jangan ragu untuk sampaikan aspirasimu, karena yang paling tahu kebutuhan desa adalah masyarakat desa itu sendiri. Tapi ingat, harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku ya! Apa Yang Bisa Kita Lakukan? Pantau terus pengelolaan dana desa di JAGA, cocokkan realisasi penggunaan dananya dengan fakta di lapangan dan pastikan tidak ada proyek fiktif! Kita bisa diskusi di JAGA. KPK bisa bantu untuk cari solusi. Selain itu, pengguna lain yang pernah mendapat pengalaman serupa juga bisa bantu untuk berbagi solusi terbaik. Kalau sudah tahu ada indikasi korupsi dan kita punya bukti-bukti nya, coba diskusikan dengan pihak berwenang terkait, misalnya Satgas Dana Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau Kementerian Desa. GRATIFIKASI Pernah nggak, kamu kasih hadiah ke aparat desa yang sudah membantu urusanmu? Misal nih, kasih kue ke pegawai di kantor desa yang sudah membantumu mengurus dokumen untuk administrasi urusan tertentu. Pemberian seperti itu, tidak diperbolehkan karena berhubungan dengan jabatan penerima. Apalagi kalau tujuan diberikannya adalah agar pemberi mendapatkan manfaat lebih, misalnya pengurusan administrasi jadi lebih cepat dibanding jika tidak memberikan hadiah karena akan diprioritaskan dan melewati antrian yang ada. Gratifikasi tersebut bisa dianggap suap dan dikenai pidana penjara antara 4 sampai 20 tahun, serta denda 200 juta hingga 1 miliar rupiah loh! Jadi, stop ya memberi hadiah ke aparat desa kalau hadiah tersebut berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya. Sebagai aparat desa yang bijak, stop juga menerima hadiah agar terhindar dari Gratifikasi yang dianggap suap dan bisa merugikanmu sendiri.

Kategori: Berita

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.