Dasar Hukum Probono

Dipublikasikan oleh admin pada

Dasar Hukum Probono Dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan kasus Probono bagi Advokat, dapat ditemukan dalam Undang-undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Undang-undang Advokat mengatur penanganan kasus probono dalam tiga ketentuan. Pasal 22 berisi dua ayat dan Pasal 1 angka 9. Pasal 1 angka 9 menyatakan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (1) berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (2) mengatur: “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. PP 83/2008 mengatur lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat. Menurut Pasal 1 angka 3 PP 83/2008, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Siapa orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma atau probono? Ada diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP 83/2008, yaitu pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu dalam Pasal 1 angka 4, diperjelas kembali dalam Pasal 4 ayat (3), yang mengatur pencari keadilan yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma (probono) wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang. Kewajiban pencari keadilan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP 83/2008 sama dengan pengaturan mengenai syarat penerima bantuan hukum gratis yang diatur menurut Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kategori: Hukum

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.