Aturan Dana Untuk Pemerintah Daerah

Dipublikasikan oleh admin pada

Seringkali kita mendengar di media elektronik atau cetak kata-kata dana hibah, dan untuk menjelaskan tentang dana hibah tersebut, Tips Hukum akan menguraikan apa yang dimaksud dengan dana hibah itu, dan peraturan apa yang mengaturnya sehingga suatu pemberian dapat katakan sebagai hibah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disebutkan pula dalam PMDN tersebut, besaran dana hibah yang diberikan tergantung dari besaran pendapatan daerah atau jumlah anggaran dalam APBD pada tahun berjalan. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 298 Ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemda kepada: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lain; c. BUMN/BUMD, dan/atau; d. Badan, lembaga, dan ormas yang berbadan hukum Indonesia. Berkaitan juga dengan peraturan tersebut, beberapa badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menerima hibah secara kontinyu di antaranya, yaitu: a. PMI (UU 36/2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 PP Nomor 7/2012 tentang Pelayanan Darah); b. Pramuka (Pasal 36 UU 12/2010 tentang Gerakan Pramuka); c. Korps Pegawai Republik Indonesia (Pasal 63 Kepres 24/2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri); d. KONI (Pasal 69 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional); e. Pemilukada (UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota); f. MUI (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia; g. Komisi Penanggulangan AIDS (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional); h. Baznas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Bahkan, demi kelangsungan operasional lembaga tersebut di atas, telah ditegaskan pula dalam Pasal 298 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian beberapa hal tentang dana hibah daerah terkait peraturan perundang-undangan yang memayunginya, kiranya dapat semakin mengoptimalkan wawasan para pembaca Tips Hukum akan informasi yang berguna. Semoga Tips Hukum kali ini dapat berguna bagi Anda. Tetap membaca, tetap cerdas.

Kategori: Peraturan

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.