5.Hukum Perjanjian

Dipublikasikan oleh admin pada

Hukum Perjanjian 1. Pengertian Hukum Perjanjian a. Hukum perjanjian adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan). b. Dalam hukum asing dijumpai istilah overeenkomst (bahasa Belanda), contract/agreement (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hokum c. Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHP, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan. d. Pada pasal 1313 KUHP merumuskan pengertian perjanjian, adalah : suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. e. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakansuatu hal mengenai harta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lainatau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 2. Syarat Sah Perjanjian Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut: 1. Ada persetujuan kehendak antara pihak- pihak yang membuat perjanjian (consensus) Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. 2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (capacity) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yangdimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21 tahun,sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akalpikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukansuatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untukmelakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukanperbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan 3. Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter) Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yangdiperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. 4. Ada suatu sebab yang halal (legal cause) Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebabyang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum • Tidakbertentangan dengan kesusilaan • Tidak bertentangan dengan undang-undang Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikandalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. 3. Saat Lahirnya Perjanjian Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu: a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. b. Teori Pengiriman (Verzending Theori) Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak. c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie) Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak. 4. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian A. Batalnya Perjanjian 1. Batal demi hukum : suatu perjanjian menjadi batal demi hukum apabila syarat objektif bagi sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi. Jadi secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.  2. Atas permintaan salah satu pihak : pembatalan dimintakan oleh salah satu pihak misalnya dalam hal ada salah satu pihak yang tidak cakap menurut hukum. Harus ada gugatan kepada Hakim. Pihak lainnya dapat menyangkal hal itu, maka harus ada pembuktian. UU memberikan kebebasan kepada para pihak apakah akan menghendaki pembatalan atau tidak – oleh UU pembatalan tersebut dibatas sampai 5 thn, diatur oleh pasal 1454 KUHPer tetapi pembatasan waktu tersebut tidak berlaku bagi pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan. *Asas konsensus yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak berlaku secara keseluruhan tetapi ada pengecualiannya. Undang-undang menetapkan suatu formalitas untuk perjanjian tertentu, misalnya hibah benda tak bergerak, maka harus dibuatkan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat tertulis, dll. Apabila perjanjian dengan diharuskan dibuat dengan bentuk tertentu tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu BATAL DEMI HUKUM. B. Pelaksanaan Itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh pihak-pihak supayaperjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah di buat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh di atur atau dibatalkan secara sepihak saja. 5. Macam-macam Hukum Perjanjian a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hakdan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yangpaling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pemborongan bangunan, tukar-menukar.Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihakdan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satuberkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lain berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belahpihak atau satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupuntidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghunirumah.Pembadaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soalpemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPdt. Menurut pasal ini salah satu syaratadalah pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik. b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satupihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hakyang membenbani adalah perjanjian dalam nama terhadap prestasi dari pihak yang satuselalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu adahubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatusyarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan B sejumlah uang, jika Bmenyerah-lepaskan suatu barang tertentu kepada A.Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisa berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan pasal1341 KUHPdt). c. Perjanjian bernama dan tidak bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnyajual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalahperjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya terbatas. d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst, delivery contract) adalah perjanjianuntuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian keberadaan ini sebagaipelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pentinganya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian itu adapenyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karna adanya persetujuankehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuankehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual belibarang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPdt). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifathukum adat bahwa setiap pembuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu,seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjdi peralihan hak. Hak inidisebut “kontan atau tunai”.

Kategori: Artikel

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.